Network
Baca Juga: Varian Baru Covid-19 Terus Menyebar, Swedia Laporkan Kasus Pertama dari Pelancong asal Inggris
"Harusnya ditanya, sang pelapor kepentingannya apa melaporkan, apakah ini ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat banyak, jangan sampai kemudian diklaim seenaknya tentang apa kerugian yang dia alami," ungkapnya.
Pelaporan tersebut menurutnya bersifat sangat subjektif,karena sang pelapor akan mengklaim dengan tujuannya masing-masing.
"Kalau sifatnya individual yaudah selesaikan saja secara individual, karena kalau kita klaim bahwa ini adalah mewakili masyarakat, masyarakat mana yang diwakili, akhirnya subjektif sekali," kata Refly Harun.
Refly Harun pun mengingatkan kepada Mahfud MD jangan sampai kemudian rencana penguatan polisi siber ini justru malah merusak ruang demokrasi.
Baca Juga: Ditumbuhi Banyak Pohon Cemara, Densus 88 Temukan Villa Tempat Pelatihan Teroris JI di Jawa Tengah
"Karena kalau kita mau jujur, seperti yang terbukti misalnya, dengan kasus-kasus mereka-mereka yang ditangkap semuanya masih dalam toleransi perbedaan pendapat, misalnya para aktivis KAMI," ucapnya.
Ia menilai semua apa yang dilontarkan para aktivis KAMI itu adalah sebuah pendapat yang merupakan bagian dari ruang demokrasi.
"Tapi yang terjadi adalah negara menggunakan kewenangannya untuk mempidanakan mereka. Kalau negara sudah menggunakan kewenangannya untuk mempidanakan ya berat memang, sangat berat," ujarnya.
Refly Harun menyampaikan jika memang terjadi konflik antarindividu atau kelompok masyarakat sebaiknya diselesaikan secara perdata jika mekanisme maaf-memaafkan tidak memungkinkan dilakukan.
