Network
PR BEKASI - Pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) sudah resmi diumumkan oleh pemerintah melalui Menpolhukam Mahfud MD pada Rabu, 30 Desember 2020.
Berbagai pihak menyoroti dan tidak sedikit mengapresiasi adanya pembubaran tersebut. Salah satunya dari politisi Partai Golkar M. Misbakhun.
Kami mendukung pembubaran Front Pembela Islam (FPI) yang dinilai kerap menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Baca Juga: Minta Risma Pastikan BLT Tak Dikorupsi, Luqman Hakim: Jangan Pusingkan Rokok, Rakyat Tak Bodoh Bu!
Dalam komentarnya, Misbakhun mengatakan keputusan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki sikap tegas dan teguh dalam menegakkan aturan lewat keputusan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dan pelarangan kegiatannya.
"Negara memiliki legitimasi dan alasan konstitusional untuk mengeluarkan keputusan terkait FPI guna melindungi kepentingan negara,” kata Misbakhun dalam keterangannya.
Misbakhun mengungkapkan bahwa rakyat sudah lama memendam rasa dan keinginan agar hukum ditegakkan sebenar-benarnya.
Dia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, semua harus taat kepada hukum. Bahkan memasang baliho sekalipun, ada hukum serta aturannya.
Baca Juga: Terbaring di RS karena Covid-19, Warganet Doakan Kesembuhan Syekh Ali Jaber
Maka ketika negara melakukan kewajibannya menegakkan hukum, semua rakyat Indonesia harus patuh dan mendukungnya.
"FPI pun seharusnya sejak awal diperlakukan demikian. Rakyat akan memuji bagaimana ketegasan Pemerintahan Pak Jokowi menegakkan hukum serta aturan sesuai Pancasila dan Konstitusi," katanya yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs Kabar Golkar Jumat 1 Januari 2021.
Meski demikian, Golkar meminta keputusan pembubaran tersebut tak boleh hanya berhenti di FPI.
Misbakhun meminta pemerintah merangkul kembali warga negara yang selama ini terlanjur masuk dan berkegiatan di FPI.
Baca Juga: Minta Masyarakat Patuhi Putusan Pemerintah Soal Larangan FPI, DPR: Saya Yakin Sudah Komprehensif
Dia justru menyarankan agar ada upaya intensif dari pemerintah untuk mengupayakan, khususnya kepada anak-anak muda yang selama ini tergabung di dalamnya.
Tujuannya agar mereka bisa berkarya dengan cara yang benar sesuai aturan hukum yang bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungannya, masyarakat, dan negaranya.
"Pemerintah harus melakukan upaya membina warga yang selama ini bergabung ke FPI. Karena bagaimana pun mereka juga adalah warga negara Indonesia juga. Bahkan bila perlu, pemerintah justru harus melakukan upaya lebih intensif membina mereka," tuturnya.***
