Network
PR BEKASI - Survei internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang takut mengkritik pemerintah dan menyampaikan pendapat di media sosial.
Hasil tersebut didapat berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komnas HAM pada Juli - Agustus 2020 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Mantan Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai survei Komnas HAM tersebut tidak faktual.
Baca Juga: Usul Komnas HAM Dijadikan LSM, Teddy Gusnaidi: Biar Gak Mubazir Dana Negara, Namanya LSM HAMHIMHUM
Menurutnya, orang yang tidak suka pemerintah pasti menjawab 'takut mengkritik' saat mengisi survei tersebut.
"Saya kira survei ini tidak faktual. Orang yang tak suka pemerintah akan menjawab takut mengkritik," kata Ferdinand Hutahaean, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @FerdinandHaean3, Selasa, 5 Januari 2021.
Sy kira survei ini tdk faktual. Org yg tak suka pemerintah akan menjawab TAKUT MENGKRITIK, padahal setiap hr kt melihat begitu banyak hoax, fitnah, penghinaan dan pelecehan secara fisik kpd presiden beredar di medsos. Jd apanya yg takut? Jujur mmg mahal.
https://t.co/AZG5Qr4DCm— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) January 5, 2021
Pasalnya, dirinya melihat saat ini banyak hoaks dan fitnah yang beredar di media sosial. Bahkan, tak jarang sejumlah penghinaan dan pelecehan di arahkan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Predator Seksual Anak Bisa Dikebiri, KPAI: Tak Ada Gunanya Kalau Kejahatan karena Faktor Psikologis
"Padahal, setiap hari kita melihat begitu banyak hoaks, fitnah, penghinaan, dan pelecehan secara fisik kepada Presiden beredar di medsos," kata Ferdinand Hutahaean.
Dirinya pun menyangsikan hasil survei tersebut, dan menilai bahwa kejujuran memang mahal harganya.
"Jadi apanya yang takut? Jujur memang mahal," ujar Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga: Kabarkan Kondisi Terkini Syekh Ali Jaber, Arie Untung: Kami Berupaya Meneruskan Hobi Beliau
Sebelumnya, berdasarkan keterangan Pers Komnas HAM tentang Catatan Akhir Tahun HAM pada 30 Desember 2020 disebutkan bahwa sebanyak 29 persen responden takut mengkritik pemerintah.
Sebanyak 36,2 persen responden takut menyampaikan pendapat melalui internet atau media sosial.
Sebanyak 20, 2 persen responden bahkan takut dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi di lingkungan kerja/kampus/sekolah.
Baca Juga: Sentil Fadli Zon dengan Bongkar 'Borok' FPI, Eks PSI: Mau Propaganda Lihat Juga Determinannya Keleus
Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah harus memberikan penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di lingkup pendidikan dan akademik, melakukan review atas UU ITE serta menyegarkan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi.
Komnas HAM juga menyerukan bahwa penindakan berlebihan apalagi mempidanakan orang yang sedang menyampaikan pendapat dan ekspresi tidak perlu dilakukan, karena berpotensi memberangus HAM dan demokrasi.***
