Network
PR BEKASI – Staf ahli Menkominfo bidang media massa, Henry Subiakto menyambut baik saran dari Peter Frans Gontha terkait polemik vaksinasi Covid-19.
Melalui twitternya, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga itu menyetujui usulan dari Peter Frans Gontha.
"Saya setuju ide sahabat seniorku pak Peter F Gontha," kata Henry Subiakto dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @henrysubiakto, Kamis, 14 Januari 2021.
Baca Juga: Pengambilan Bantuan Sosial Tunai (BST) Bisa Diwakilkan, Berikut Syaratnya
Saya setuju ide sahabat seniorku pak Peter F Gontha. Ini masukan yg baik untuk pemerintah ???? pic.twitter.com/kX6DntdvOC— Henry Subiakto (@henrysubiakto) January 13, 2021
Menurutnya, masukan yang disampaikan Peter Frans Gontha merupakan saran yang baik untuk pemerintah Indonesia.
"Ini masukan yang baik untuk pemerintah," ujar Henry Subiakto.
Baca Juga: Tegur Raffi Ahmad Soal Prokes, dr. Reisa: Semua Harus Disiplin Prokes, Termasuk yang Sudah Divaksin
Melalui media sosial Facebooknya, Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia sekaligus pengusaha, Peter Frans Gontha memberikan saran terkait pro kontra vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
Menurutnya, masyarakat yang mau divaksin diberikan ID Card dan bisa bepergian ke berbagai wilayah tanpa harus menyertakan hasil rapid test dan antigen.
"Masukan buat pemerintah supaya adil. Bagi yang mau disuntik vaksin diberi ID Card yang untuk bepergian ke mana saja dan masuk ke mana saja tanpa rapid test dan antigen," kata Peter Frans Gontha.
Baca Juga: PDIP Klarifikasi Sikap Politisinya yang Tolak Vaksin, Refly Harun: Ini Kan Upaya Untuk Memaksakan
Lanjutnya, pemerintah harus menanggung biaya pengobatan apabila masyarakat yang divaksin terpapar Covid-19.
"Apabila mereka terkena Covid-19 maka pemerintah yang menanggung biaya pengobatannya," tutur Peter Frans Gontha.
Sementara bagi yang tidak mau divaksin Covid-19, maka berlaku sebaliknya.
Baca Juga: Indonesia Tidak Boleh Menggugat Jika Vaksin Covid-19 Bermasalah dan Ada Efek Membahayakan
"Bagi yang tidak mau disuntik vaksin maka mereka ke mana pun pergi harus ada surat rapid tes dan antigen. Apabila mereka terkena Covid-19 maka pengobatan ditanggung sendiri," ucap Peter Frans Gontha.
Kemudian bagi yang belum tercatat sebagai penerima vaksinasi Covid-19 diharapkan bersabar dan banyak berdoa.
"Bagi yang belum dapat jatah vaksinasi jangan ke mana-mana dan doa supaya cepat kebagian," ujar Peter Frans Gontha.
Baca Juga: Polsek Bekasi Kota Gelar Empati Building bagi Warga yang Jalani Isolasi Mandiri
Saran tersebut disampaikan berkaitan dengan pro kontra vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Pasalnya masih banyak pihak yang enggan menolak divaksin karena masih ragu dengan keamanannya. Selain itu ada juga yang menolak vaksin karean itu adalah hak warga negara.
Perlu diketahui bahwa proses vaksinasi Covid-19 tahap pertama sudah mulai berlangsung sejak Rabu, 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang pertama yang divaksin di tanah air.
Jokowi divaksin bersama pejabat negara serta tokoh publik seperti Raffi Ahmad di Istana Negara. Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu aman.
Baca Juga: Sampaikan PR Penting untuk Calon Kapolri Baru Listyo Sigit, Fadli Zon: Semoga Bisa Bawa Ketenangan
Vaksinasi tahap pertama ini menggunakan vaksin Sinovac dari China.
Vaksin Sinovac telah mendapatkan izin edar atau Emergeny Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta telah dinyatakan halal oleh MUI.
Pada hari ini Kamis, 14 Januari 2021 dilakukan vaksinasi serentak di berbagai provinsi di Indonesia.
Baca Juga: 'Hajar' Donald Trump Dua Kali, Ketua Parlemen AS: Tak Ada Seorang pun yang Tak Tersentuh Hukum
Vaksinasi tahap pertama ini diprioritaskan untuk para tokoh masyarakat, pejabat publik serta para tenaga kesehatan.***
