Network
“Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” kata AHY
Lanjutnya, AHY menyebutkan bahwa gerakan ini telah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.
“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah" dalam permasalahan ini,” ujar AHY.
Terkait hal tersebut, AHY pun mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi.
“Saya telah mengirimkan surat Secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY.
AHY menjelaskan bagaimana upaya gerakan ini untuk mengambil paksa jabatannya sebagai Ketum Partai Demokrat.
“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti ‘dengan paksa’ Ketum PD tersebut, dilakukan bak melalui telepon maupun pertemuan langsung," kata AHY.
Baca Juga: Terjebak di Situasi Darurat Myanmar, Jepang Belum Rencana Pulangkan Ribuan Warganya
AHY menyebutkan dalam komunikasi mereka, pengambilan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.
