Network
PR BEKASI - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi turut angkat bicara terkait keberadaan buzzer yang akhir-akhir ini menjadi polemik di tengah publik.
Teddy Gusnaidi menjelaskan bahwa pertanyaan soal keterkaitan buzzer dengan pemerintah sudah pernah dia angkat dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) dua tahun lalu.
Namun, sampai saat ini belum ada yang mampu membuktikan pada Teddy Gusnaidi bahwa buzzer pemerintah itu ada.
"Ini sudah pernah saya pertanyakan di ILC dua tahun lalu, bicara buzzer pemerintah, tapi ternyata para penuding itu tidak pernah bisa membuktikan bahwa buzzer pemerintah itu ada," kata Teddy Gusnaidi, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @TeddyGusnaidi, Kamis, 11 Februari 2021.
1. Saat ini ada beberapa pihak yg kembali mempermasalahkan soal buzzer dan menghubungkan dengan Pemerintah. Ini sudah pernah saya pertanyakan di ILC 2 tahun lalu, bicara buzzer Pemerintah, tapi ternyata para penuding itu tdk pernah bisa membuktikan bhw Buzzer pemerintah itu ada.— Teddy Gusnaidi (@TeddyGusnaidi) February 11, 2021
Teddy Gusnaidi lantas menjelaskan bahwa buzzer itu artinya pendengung, maka semua yang memiliki akun di media sosial adalah para pendengung, artinya semua adalah buzzer.
"Dewan Pers adalah buzzer, Kwik Kian Gie adalah buzzer, media adalah buzzer, Pak Jokowi adalah buzzer, dan semua pengguna media sosial adalah buzzer," kata Teddy Gusnaidi.
Oleh karena itu, Teddy Gusnaidi menilai, orang-orang yang saat ini menyalahkan buzzer adalah orang-orang yang menyalahkan diri sendiri.
"Yang menyalahkan buzzer adalah orang yang menyalahkan dirinya sendiri. Berhenti dulu jadi manusia, baru boleh menyalahkan," ujar Teddy Gusnaidi.
Teddy Gusnaidi pun menilai bahwa saat ini yang harusnya dipermasalahkan itu bukan masalah buzzer, tapi masalah pengkritik dan pelaku pidana.
Baca Juga: Jokowi Butuh Kritik yang Keras dan Pedas, Iwan Fals: Ini Barangkali yang Disebut 'Nabi' Bebenah Diri
"Saat ini ada pihak yang maunya mengkritik dan menghina, tapi tidak mau dikritik dan dihina. Itu saja, gak ada yang lain. Misalnya Kwik Kian Gie, mungkin dia tidak bisa menerima kritik ketika dia melakukan kritik," kata Teddy Gusnaidi.
Lebih lanjut, Teddy Gusnadi menilai bahwa orang-orang yang menyalahkan buzzer adalah pengkritik yang tidak siap dikritik balik.
"Itu bagian dari sikap pengecut, merasa paling benar, tapi tidak punya dasar mengkritik, hanya berdasarkan ketidaksukaan. Sehingga ketika kritikan tanpa dasar itu dikritik, tidak siap, mengakui salah malu, akhirnya merengek," kata Teddy Gusnadi.
Baca Juga: Bansos Penyandang Disabilitas Dikorupsi, Ketua HWDI: Tega Banget, Beras Berkutu dan Sarden Sudah Bau
Tak hanya itu, Teddy Gusnaidi juga menyebut bahwa orang yang kerap menyalahkan buzzer, bisa jadi para pelaku kejahatan yang tidak ingin kejahatannya terbuka.
"Selain para pengecut, ada juga para pelaku kejahatan yang tidak ingin kejahatannya terbuka, maka satu-satunya cara adalah menyalahkan buzzer," ujar Teddy Gusnaidi.
"Jika memang tidak bersalah, dan tidak ada yang ditutupi ya jelaskan saja, gak perlu harus merengek kesana kemari menyalahkan pihak lain," sambungnya.
Oleh karena itu, mulai saat ini, Teddy Gusnaidi meminta masyarakat untuk mulai memerhatikan pihak-pihak yang kerap merengek-rengek pada pemerintah dengan menyalahkan buzzer.
Teddy Gusnaidi menilai, pengkritik yang tidak mampu dikritik balik dan hanya bisa menyalahkan buzzer adalah orang-orang yang anti terhadap kebebasan berpendapat, dan harus dihapus dari list calon pemimpin di Indonesia.***
