Network
Perpres itu memberi ruang pengadaan vaksin, termasuk jenis dan jumlahnya.
Melalui penunjukan langsung badan usaha penyedia, bahkan melalui kerja sama dengan lembaga atau badan internasional dengan persetujuan Menteri Kesehatan.
"Jangan sampai pemerintah memainkan celah hukum tersebut untuk memberikan prioritas pada kelompok pengusaha yang memiliki dukungan finansial dan mengabaikan masyarakat lainnya," kata Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI itu.
"Apalagi jika di dalamnya ada motif tersembunyi berupa mengambil keuntungan di tengah kesulitan," katanya.
Selain itu, ia mendukung pemerintah yang menugaskan Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan program vaksinasi.
Target yang harus dicapai diantaranya dalam masa satu tahun dengan target, sasaran dan strategi vaksinasi yang terukur.
Baca Juga: Korea Utara Curi Uang Virtual Senilai Rp4.4 Miliar untuk Danai Rudal Nuklir dan Balistik
"Fokus saja pada target, sasaran dan strategi yang dibuat agar kinerja Kementerian Kesehatan dalam program vaksinasi ini terukur dengan jelas," katanya.
"Wacana vaksin mandiri, selain membuat pemerintah tampak plin plan dalam membuat kebijakan, juga berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat sebagai penerima vaksin," katanya.
