Network
Baca Juga: Dukung Revisi UU ITE, Abdul Mu'ti: Dalam Pelaksanaanya Hanya Dijadikan Alat Politik Kekuasaan
Azis Syamsuddin mengatakan, penghapusan pasal-pasal karet dalam UU ITE perlu dilakukan untuk menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai harapan masyarakat dalam menyampaikan kebebasan berpendapat.
Menurutnya, saat ini tak sedikit masyarakat yang sudah mulai lelah dengan pasal-pasal pencemaran nama baik dan penghinaan, yang sering kali terdengar ketika seseorang dijerat kasus pelanggaran UU ITE.
"Masyarakat sudah jenuh dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan. Itu saja yang kerap kita dengar jika terjadi pelaporan mengatasnamakan UU ITE, ribut di media sosial. Itu saja yang dipakai seseorang untuk melaporkan ke pihak Kepolisian," tutur Azis Syamsuddin.
Baca Juga: Dituduh Radikal oleh GAR ITB, Din Syamsuddin: Mereka Ini Pion dari Kelompok yang Tidak Suka Islam
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dia akan meminta DPR untuk merevisi UU ITE jika penerapannya tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin, 15 Februari 2021.
"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, UUITE ini," kata Jokowi.
Jokowi pun menekankan agar penerapan UU ITE tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jika tidak dapat memberikan rasa keadilan, Jokowi akan meminta parlemen untuk menghapus pasal-pasal karet yang ada dalam UU ITE.
