Network
PR BEKASI - Pengamat Politik Rocky Gerung kembali menanggapi gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin merevisi UU ITE jika dinilai tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.
Rocky Gerung menilai, Jokowi tiba-tiba ingin merevisi UU ITE karena takut pada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK).
Pasalnya, menurut Rocky Gerung, pernyataan Jokowi yang ingin merevisi UU ITE itu muncul setelah ada kritik dari SBY dan juga Jusuf Kalla.
Baca Juga: Sebut Banyak Intrik di Kabinet Jokowi, Rocky Gerung: Mulai Saling Ngadu dan Saling Protes
Baca Juga: Soal Revisi UU ITE, Henry Subiakto: Hukum Itu Dibuat untuk Ditegakkan, Bukan untuk Diubah-ubah
Baca Juga: Tolak Revisi UU ITE, TB Hasanuddin: Saya Kurang Setuju Kalau Disebut Ada Pasal Karet
Seperti diketahui, SBY menyebut bahwa kritik adalah obat. Sementara Jusuf Kalla menanyakan bagaimana caranya mengkritik tanpa dipanggil Polisi.
Hal itu disampaikan Rocky Gerung saat menjadi narasumber di acara "Rosi" bertajuk "Siapa Berani Kritik Istana?", Kamis, 18 Februari 2021.
"Karena itu (takut SBY dan JK) dia (Jokowi) suruh revisi undang-undang itu (UU ITE), kan kita lihat konsekuensinya begitu. Kalau dari awal misalnya Presiden bilang revisi, ya udah artinya dia takut pada rakyat," kata Rocky Gerung, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube KompasTV, Jumat, 19 Februari 2021.
Rocky Gerung juga menuturkan, hal itu sangat terlihat jelas, karena pernyataan Jokowi sangat berdekatan dengan kritik SBY dan Jusuf Kalla.
"Sekarang dia (Jokowi) cuma takut sama SBY dan takut sama JK. Itu terbuka dilihat orang, terlalu dekat jaraknya antara kritik SBY dan kritik JK pada Pak Jokowi dan permintaan Pak Jokowi," kata Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebut bahwa Jokowi terlihat diskriminatif karena hanya memperhatikan kritik dari SBY dan Jusuf Kalla.
"Misalnya ada orang yang minta, misalnya LBH, ahli hukum tata negara minta direvisi. Lalu presiden bilang, 'oke kita revisi'. Maka terlihat presiden mengerti demokrasi dan menghargai rakyat. Ini dia cuma menghargai kritik atau tuntutan dari SBY dan juga JK. Itu kan diskriminatif," tutur Rocky Gerung.
Sebelumnya, Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik pada pemerintah pada 8 Februari 2021, guna meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Tak berselang lama, Jokowi mengatakan bahwa dia akan meminta DPR untuk merevisi UU ITE jika penerapannya tidak memberikan keadilan bagi masyarakat pada 15 Februari 2021.
Baca Juga: Berharap Revisi UU ITE Segera Dilakukan, Fadli Zon: Demokrasi Kita Semakin Jeblok
"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, UU ITE ini," kata Jokowi.
Jokowi pun menekankan agar penerapan UU ITE tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jika tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka Jokowi akan meminta parlemen untuk menghapus pasal-pasal karet yang ada dalam UU ITE.
Jokowi pun mengingatkan bahwa semangat UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar lebih bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Sehingga, dia tidak ingin implementasi UU ITE justru menimbulkan rasa ketidakadilan.***
