Network
"Tetapi itu (Sopi) kan tidak bisa dimanfaatkan karena dilarang. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan juga bisa diolah untuk produk ekspor maka itu dilakukan (dibuka izin investasinya)," tutur Bahlil Lahadalia.
Tak hanya itu, Bahlil Lahadalia pun menyebut bahwa ada arak lokal Bali yang berkualitas ekspor dan mempunyai nilai ekonomi tinggi.
"Itu akan ekonomis kalau itu dibangun berbentuk industri. Tapi kalau dibangun sedikit-sedikit apalagi itu dilarang, maka tidak mempunyai nilai ekonomi. Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa memperhatikan budaya dan kearifan setempat," ujar Bahlil Lahadalia.
Meski mendorong kearifan lokal tersebut bisa berkembang dan menjadi penggerak ekonomi setempat, tapi Bahlil Lahadalia tidak menutup mata pada polemik yang terjadi atas kebijakan tersebut.
Dia mengatakan bahwa di Papua yang menjadi lokasi untuk investasi miras pun, kebijakan tersebut ditolak oleh masyarakat setempat.
Pasalnya, investasi miras bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Miras Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Baca Juga: Divonis Sakit oleh Dokter Amerika, Nia Ramadhani Alami Penglihatan Kabur dan Lambat Berpikir
Berbekal aspirasi-aspirasi tersebut, Bahlil Lahadalia lantas menyampaikannya kepada Presiden Jokowi hingga kemudian diputuskan bahwa poin soal investasi miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dicabut.
