Network
PR BEKASI - Mantan Menteri Ekonomi, Fuad Bawazier, menyampaikan bahwa hal yang saat ini paling berat untuk dihadapi adalah krisis, seperti krisis pandemi, krisis resesi, dan krisis lainnya, tetapi yang paling berat di antara semuanya adalah krisis kepercayaan.
Fuad Bawazier menceritakan, dia pernah bertemu dengan salah satu orang penting di luar negeri yang mengatakan kalau sekarang ini sulit untuk memegang pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
Apakah pernyataan tersebut serius atau tidak, dan benar atau tidak.
Bahkan, ditambahkan Fuad Bawazier, orang tersebut lantas membandingkan dengan masa mantan Presiden Soeharto, yang jika mengatakan sesuatu maka itu yang diperbuatnya, sesuai perbuatan dengan perkataan.
Baca Juga: Langgar Prokes, Polisi Segel 2 Tempat Hiburan Malam di Tangsel dan Temukan Wanita Positif Narkoba
Baca Juga: Rusak Marka Jalan karena Tak Terima Ditegur, Pelaku Akhirnya Minta Maaf ke Dishub Kota Bekasi
Baca Juga: Prabowo Beri Keris ke Menhan Inggris, Dahnil Anzar: Berupa Keris Bali
"Nah ini bagian dari krisis kepercayaan juga, baik di dalam maupun di luar negeri. Makanya ada isu 3 periode atau ada variasinya sebetulnya, kalau nggak 3 periode ya nambah lah jadi tujuh tahun, delapan tahun gitu," katanya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Cybe TV pada Sabtu, 27 Maret 2021.
Dia menuturkan, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengatakan kalau dia tidak berminat dan tak berniat untuk menambah masa jabatan atau periode, tetapi tetap saja ada sebagian masyarakat yang meragukan karena melihat pengalaman-pengalaman di masa lalu.
Masyarakat akan mempertanyakan kebenaran dari pernyataan atau ucapan yang dikeluarkan, dan ini lah yang dinamakan krisis kepercayaan.
"Kebetulan misalnya badan pekerja MPR sudah menjadwal nanti akan ada sidang MPR akhir tahun Desember. Karena kalau bicara presiden 3 periode kan mau tidak mau harus ada amandemen UUD (Undang-Undang Dasar)," ujar Fuad Bawazier.
Dia memaparkan, pada sidang MPR bulan Desember nanti, dalam badan resmi pekerja akan ada amandemen, dan memang yang diamandemen hanya salah satu. Karena itu disebut sebagai amandemen terbatas.
"Yaitu akan ada GBHN tapi istilah yang dipakai adalah PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara), di situ dijelaskan MPR akan diberi wewenang untuk menetapkan Pokok-pokok haluan negara," ucapnya menambahkan.
Dia mengutarakan kalau itu satu pengubahan, yang berarti ada pasal yang diubah guna memasukan kewenangan tambahan dari MPR.
Untuk kemudian masuk ke Pasal 23 di UUD, yakni terkait APBN pun harus disusun dengan mengacu kepada Pokok-Pokok Haluan Negara.
Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan menguji UU terhadap UUD dan Pokok-Pokok Haluan Negara.
"Ini kan juga menambah 'wah jangan-jangan nanti ada bola liar, apakah hanya terbatas, apakah sampai di itu atau ke sana ke mari. Tapi yang paling menyebabkan itu menjadi pertanyaan adalah karena yang melontarkan ini orang-orang yang dianggap dekat dengan kekuasaan," ujar Fuad Bawazier.
Sehingga, dia menyampaikan, mencuatnya isu 3 periode dianggap oleh para pihak di ring 1 untuk mendukung presiden. Pada akhirnya, akan ada dua kemungkinan.
"Memang ini genitnya para pendukung presiden. Di mana-mana kalau pendukung kan ingin yang didukung bisa tetap di kekuasaan supaya kenikmatan jangan cepat berlalu. Tapi bosnya belum tentu seperti itu, tapi bisa juga ada yang mengatakan 'main mata ini pionnya suruh jalan dulu'," katanya.
Lebih lanjut, karena sekarang sering terjadi isu-isu seperti ini, terkait kebijakan-kebijakan yang disebutnya tidak jelas, seperti tambang, keputusan untuk tidak mengimpor tetapi pada akhirnya mengimpor, dan yang lainnya.
Hal ini menyebabkan isu-isu itu tidak akan bisa dipercaya dan dipertanyakan kejelasannya.
"Walaupun presiden sendiri tapi orang masih mengatakan 'opo iyo?'" ujar Fuad Bawazier.***
