Network
PR BEKASI - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan pernyataan yang seringkali dibuat oleh Dewi Tanjung atau Denny Siregar selalu memberikan perspektif terbalik.
"Kalau kita lihat, ya apa boleh buat terpaksa saya menyebut nama, Dewi Tanjung, Denny Siregar, selalu memberikan perspektif yang terbalik dari apa yang diperjuangkan masyarakat sipil," kata Refly Harun.
Disampaikan Refly Harun, bagi mereka tindakan apapun yang dilakukan pemerintah harus dianggap benar.
Walaupun tindakan yang diambil pemerintah mengarah pada pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Baca Juga: Refly Harun Minta Maaf pada Pemerintahan Jokowi: Saya juga Maafkan Siapapun yang Caci Maki Saya
Lalu, dia melanjutkan, mereka biasanya akan mencari the common enemy, yang tak lain Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Menurutnya, lebih mudah jika membicarakan mengenai penegakkan sebuah sistem pemberantasan korupsi.
"Kok tiba-tiba kita bicara wilayah teritorial, yang sebenarnya jauh dari mandat bagaimana memberantas korupsi yang sistematis," ujar Refly Harun.
Dia menilai itu cara berpikir yang tidak paradigmatis dan sangat politis. Hal yang terpenting ada the common enemy, Anies Baswedan.
"Berat juga kalau begitu, kita tidak bisa mencapai sebuah proses pemberantasan korupsi yang bisa berefek dan berdaya guna membersihkan negara ini," ucapnya.
Dia mengungkapkan pemberantasan korupsi merupakan agenda atau amanat reformasi secara keseluruhan, selain penghapusan dwi fungsi ABRI, dan juga amandemen konstitusi.
Namun, pemberantasan korupsi ini yang menurutnya masih belum berfungsi dengan baik.
"KPK dimusuhi di mana-mana, terutama dimusuhi oleh mereka yang berkuasa, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Termasuk Presiden Jokowi sendiri seolah-olah menjadikan KPK duri dalam daging pemerintahannya," katanya, menyambungkan.
Sehingga, ditambahkannya, alih-alih memperkuat KPK yang terjadi malah melemahkannya.
Dia mengatakan salah satu bentuk pelemahan lembaga antirasuah itu dimulai dari rekrutmen anggota atau pimpinan KPK, sejak awal dirancang untuk merekrut orang-orang yang mudah diajak kompromi.
Sebagai contoh pimpinan KPK yang bertahan saat ini, sosok pimpinan yang sama sekali tidak menyuarakan dengan kencang pemberantasan korupsi pada periode sebelumnya.
"Tapi dipertahankan, yang baik malah dilepaskan. Ini yang sebenarnya harus digaris bawahi, jangan bersyukur dengan pemberhentian Novel cs," ucap Refly Harun, dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 17 Mei 2021.
"Apalagi hanya mengaitkan secara kerdil hubungan Baswedan plus Baswedan, seolah-olah Novel Baswedan bisa menentukan bahwa Gubernur DKI akan selamat," sambungnya.
Dia menegaskan, jika Gubernur DKI terbukti korupsi maka silakan diproses, tetapi tidak boleh membuat isu yang sembarangan.
Refly memaparkan pemberantasan korupsi tidak akan sukses jika hanya memikirkan soal DKI, dan baru akan sukses jika bicara mengenai jantung kekuasaan.
"Tentang Istana, lingkaran kekuasaan, yang menguasai pundi-pundi perekonomian di republik ini," katanya.
Refly Harun menyatakan, kepada lingkaran kekuasaan itu seharusnya pedang korupsi ditebas, sehingga dapat memberantas korupsi dari jantung kekuasaan, bukan hanya wilayah teritorial saja.***
