Network
Namun, hasil KLB di Deli Serdang itu ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM (HAM) dan dinyatakan bahwa Partai Demokrat yang sah menurut hukum adalah yang berada di bawah kepemimpinan AHY.
Sebelumnya, terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang sampat saat ini menjadi polemik, Moeldoko mengajak semua pihak melihatnya sebagai bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintahan.
Menurutnya, TWK selama ini sudah berjalan, tidak hanya di ranah KPK tapi juga di semua lembaga yang menjalani proses alih status menjadi ASN.
Baca Juga: Paham Betul Kekecewaan 75 Pegawai KPK, Nurul Ghufron: Mohon Maaf, Kami Tidak Bisa Berbuat Banyak
"Sekali lagi Ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk kalangan BUMN," ujar Moeldoko.
"Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tapi juga di lembaga lain terjadi seperti itu, bahkan di BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) juga ada. Begitu tes TWK mereka tidak lolos, kenapa itu tidak ribut? Tapi di KPK ribut?," sambungnya.
Moeldoko juga menuturkan bahwa saat ini diperlukan berbagai skenario untuk perbaikan terhadap mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang.
Moeldoko juga menegaskan bahwa TWK harus diperkuat dari waktu ke waktu, karena persoalan wawasan kebangsaan bisa naik turun lantaran ancamannya semakin keras.
"Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia. Bangsa ini sungguh kadang kehilangan akal sehat," ujar Moeldoko.
