Network
PR BEKASI - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera turut menyoroti pemecatan 51 pegawai KPK dari 75 nama yang tak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
TWK sendiri merupakan syarat dari peralihan status pegawai KPK untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mardani Ali Sera merasa miris mengetahui 51 pegawai yang tak lolos TWK tersebut pada akhirnya tetap dipecat.
Pasalnya, MardaniAli Sera melihat sebagian besar dari pegawai KPK yang tak lolos TWK itu merupakan penyidik dalam perkara skandal korupsi yang besar.
“Sebagian besar penyidik bahkan tengah menangangi perkara korupsi ‘kelas kakap’.” ucap Mardani Ali Sera, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera, Jumat, 28 Mei 2021.
Lebih lanjut, Mardani Ali Sera meyebut tentunya pemecatan itu akan berdampak terhadap penanganan kasus yang tengah ditanganinya para penyidik tersebut.
Baca Juga: Permukaan Air Danau Tiberias Sejak 2019 Kembali Penuh, Hari Kiamat Diundur?
“Jika ini terus berlanjut, semua penyidikan kasus-kasus tersebut dapat dipastikan akan terhambat,” ujar anggota DPR RI itu.
“Masyarakat bisa dirugikan, mengoyak rasa keadilan. KPK tidak bisa seakan berlindung dibalik lembaga lain (seperti KempanRB dan BKN) maupun tim asesor,” sambungnya.
Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata sebelumnya telah mengumumkan bahwa sebanyak 51 pegawai KPK dari 75 orang yang tak lolos TWK diputuskan diberhentikan.
Baca Juga: Agresi Militer Israel di Gaza Tewaskan 65 Anak-anak Palestina, HAM PBB: Itu Mungkin Kejahatan Perang
Alexander Marwata beralasan, 51 pegawai tersebut sudah tidak bisa lagi untuk dibina.
Hal ini disampaikan Alexander Marwata usai melakukan rapat koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara(BKN) di Gedung BKN, Jakarta Timur pada Selasa, 25 Mei 2021.
"Yang 51 tentu (diberhentikan) karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," ujar Alexander Marwata.
Baca Juga: Khofifah Diganjar Penghargaan KAHMI Award 2021, Dinilai Berhasil Tangani Pandemi Covid-19 di Jatim
"Yang 51 orang kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya sudah merah dan tidak dimungkinkan dilakukan pembinaan," sambungnya.
Sedangkan 24 pegawai KPK lainnya tidak diberhentikan dan akan diberikan diklat guna menentukan layak tidaknya menjadi ASN.***
