Network
"Ada yang syaratnya umur 50, tapi tetap dilantik yang umurnya 40-an, kenapa tidak diberhentikan orang seperti ini?," tanya Feri Amsari sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Kamis, 3 Juni 2021.
"Berarti pimpinan KPK menentang UU, menentang Pancasila, menentang UUD 1945, jadi tidak komprehensif pendapat Kapitra itu ya," sambung Feri.
Kemudian, Feri menjelaskan bahwa sejak dahulu yang namanya agenda peralihan status itu tidak dilakukan dengan cara tes dan tidak menghilangkan jabatan awalnya.
"Kalau bang Kapitra baca Perppu secara baik, jelas dikatakan ada beda antara alih status pegawai KPK menjad PNS, dengan pengadaan PNS. Kalau pengadaan ada tesnya, kalau alih status tidak ada, buktinya apa?," kata Feri.
Baca Juga: Soal TWK KPK Pilih Al Quran atau Pancasila, Musni Umar: Ini Upaya untuk Diskriminasi Umat Islam
Dahulu, sambung Feri, ada PP nomor 15 tahun 2011 tentang alih status anggota TNI dan Kepolisian untuk menjabat jadi PNS dan tidak ada yang namanya TWK.
"Dalam PP manajemen PNS pun sama sekali tidak perlu hilang jabatan aktif TNI dan Kepolisian untuk menjabat PNS," ucapnya.
"Hanya pegawai KPK dengan PP alih status itu yang diberikan TWK itupun tafsir dari pimpinan KPK karena menurut pasal 4 PP alih status itu ada lima tahapan yang sama sekali tidak ada TWK," kata Feri menambahkan.
"Jadi yang tidak menjalankan UU, yang tidak taat UUD, tidak mengamalkan Pancasila siapa? Apalagi kalau dilihat pertanyaannya," sambungnya.
