Padahal, kata dia, seharusya polisi memiliki peran melindungi dan mengayomi, serta memberi rasa aman terhadap masyarakat.
"Korban adalah anak di bawah umur dan pelakuknya adalah polisi yang seharusnya melindungi masyarakat," tutur anggota DPR dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok itu.
Karena itu, anggota DPR ini meminta kasus tersebut untuk diusut secara tuntas sesuai proses hukum yang berlaku. Ia juga mengapresiasi langkah penyidik Polda Malut yang telah memeriksa para saksi dan sudah melakukan rekonstruksi kasus tersebut.
Dalam waktu dekat berkas perkara (BP) kasus yang diduga melanggar Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan dilimpahkan ke kejaksaan. Polisi akan menerapkan Pasal 80, 81 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun.
Bagi korban, Sari juga meminta agar diberikan perhatian dan perlindungan maksimal. Ia mengingatkan akan adanya efek trauma akibat kekerasan seksual yang bisa dialami korban seumur hidupnya.
Baca Juga: Pelaku Perampokan dan Pemerkosaan di Kota Bekasi Diburu Polisi, Anjing K9 Dikerahkan
"Kami juga meminta Komnas HAM dan KPAI serta LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk memantau dengan ketat perkembangan jiwa korban." katanya.***