Network
"Mulai dari implementasi protokol kesehatan di masyarakat, diagnostik percepatan tracing - testing yang harus dimaksimalkan, capaian target vaksinasi tanpa lihat domisili, pengetatan perbatasan, hingga upaya terapeutic bagi korban dan survivor." sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan bahwa pemerintah akan menerapkan pembatasan kegiatan yang lebih ketat guna menekan penyebaran Covid-19 yang kini kasusnya melonjak tajam.
Baca Juga: Pakar Epidemiologi: PPKM Darurat hanya 'Darurat' Dinamanya saja
Dinamai PPKM Darurat, Jokowi mengungkapkan pembatasan tersebut akan mulai diterapkan pada Sabtu, 3 Juli 2021 dan ditargetkan akan berlangsung hingga 20 Juli 2021 mendatang.
PPKM Darurat, sebagai pengganti kebijakan PPKM Mikro tersebut nantinya akan diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk oleh Jokowi sebagai penanggung jawab dari kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali ini.
Baca Juga: Indonesia Ancang-ancang PPKM Darurat di 44 Daerah, Presiden Jokowi: Mau Tidak Mau Harus Kita Lakukan
"Seperti kita ketahui, pandemi Covid-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara," ucap Jokowi dalam keterangan persnya, Kamis, 1 Juli 2021.
"Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran Covid-19-19 ini," katanya.***
