Network
Tak hanya itu, Mahfud MD juga menuturkan bahwa pemerintah tidak bisa sewenang-wenang membatalkan investasi dari luar negeri yang sudah disepakati bersama.
Mahfud MD kembali menjelaskan bahwa jika hal itu terjadi maka akan menjadi perkara Internasional.
Baca Juga: Reuni 212 Terancam Batal Digelar, Wagub DKI Jakarta: Monas Belum Dibuka
"Perkara Internasional itu arbitrase Internasional pasti pake instrumen hukum nasional. Apalagi ada perjanjian bilateral, multibilateral di bidang itu," katanya.
Sebelumnya, dalam keterangan resminya di Jakarta, dalam menanggapi putusan MK terkait UU Cipta Kerja, Mahfud MD mengatakan pemerintah akan berusaha lebih cepat merevisi UU tersebut kurang dari dua tahun.
Baca Juga: Bocoran Cerita Ikatan Cinta 30 November 2021: Mama Rosa dan Al Pergi ke Klinik, Bertemu Jessica?
"Kan MK memberi waktu dua tahun. Kami akan berusaha lebih cepat dari dua tahun, sehingga lebih mudah selesai," katanya.
Mahfud MD juga menyatakan pemerintah menghormati putusan MK tersebut karena sudah bersifat final dan mengikat.***
