Network
PR BEKASI - Ancaman intrusi kapal-kapal berbendera asing diperkirakan akan mengalami peningkatan di tahun 2022 ini.
Lembaga kajian dan advokasi kelautan, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) memperkirakan kapal asing berbendera Vietnam dan Tiongkok akan mulai aktif di perairan Indonesia.
IOJI berharap pihak-pihak terkait semakin memperketat penjagaan di perairan Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh CEO IOJI Achmad Santoso dalam acara webinar Kilas Balik Kebijakan Keluatan 2021 dan Proeyeksi 2022.
"Pemerintah perlu memperkuat koordinasi patroli dan melaksanakan penegakan hukum yang efektif," ujar Achmad Santoso, dikutip dari Antara.
Tak cukup hanya patroli, pihak terkait perlu melakukan pengintaian yang lebih aktif dan pengusiran yang tegas terhadap kapal perang, maupun kapal pemerintah lain.
Kapal yang melakukan kepentingan non-komersial yang kuat dugaan akan mengancam keamanan laut serta mengganggu hak berdaulat Indonesia patut diwaspadai.
Penjagaan yang ketat didasari situasi geopolitik kawasan, rencana pengelolaan sumber daya alam Pemerintah Indonesia, terutama di wilayah Laut Natuna Utara.
Baca Juga: Ketua GP Ansor Tanggapi Soal Dugaan Kasus Ujaran Kebencian Ferdinand Hutahaean
Ambisi China untuk menguasai secara de facto (pengakuan fakta keberadaan negara), klaim nine-dash line (sembilan garis terputus-putus yang dibuat China di Laut China Selatan).
Achmad Santoso juga mendesak adanya upaya diplomasi pada negara yang rutin memberikan ancaman di teritori Indonesia.
Langkah pertama yang bisa dilakukan oleh pihak terkait adalah perumusan peraturan sementara yang dibuat dua negara bersengketa di sebuah wilayah (provisional arrangement) tahun 2022.
Hal itu perlu dilakukan terutama dengan pemerintah Vietnam, untuk melindungi keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.
Baca Juga: 7 Link Twibbon Hari Gerakan Satu Juta Pohon 2022, Cocok untuk Dibagikan di Sosial Media
Adapun langkah kedua adalah dengan menggalakkan riset ilmiah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memetakan kondisi kesehatan laut.
Kondisi terumbu karang di Laut Natuna zona timur dan utara yang selama ini dimanfaatkan oleh asing perlu mendapat perhatian.
"Ketiga, pemerintah Indonesia secara tegas dan terbuka menyampaikan nota protes kepada Tiongkok untuk segala tindakan yang didasarkan pada klaim nine-dash line yang tidak berdasar," ujar Achmad.
CEO IOJI juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan kemauan politik (political will) dalam penanganan sampah plastik di laut dari aktivitas kapal melalui kajian efektivitas kebijakan penanganan sampah plastik di laut.
Fasilitas pengelolaan limbah (port reception facilities) dan pendaftaran serta pelaporan alat tangkap ikan harus lebih diperhatikan.***
