Network
“Buruh memang membutuhkan pekerjaan, namun bukan berarti harus menerima saja kondisi kerja yang tidak layak. Apalagi, barang yang diproduksi adalah makanan/minuman yang dikonsumsi oleh banyak orang. Kualitas es krim yang dihasilkan tentu sangat bergantung dengan kondisi buruhnya,” katanya menjelaskan.
Protes yang dilakukan oleh buruh malah dijadikan alasan oleh perusahaan untuk melakukan mutasi-mutasi sepihak, pemberian sanksi sepihak, skorsing hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Yang di-PHK sepuluh orang, tapi sekarang ada penambahan,” kata Sherrin, sapaan akrabnya.
“Sepuluh buruh yang di-PHK ini karena mogok kerja dan mereka sudah punya SP sebelumnya. Menurut perusahaan mogok enggak sah, padahal belum ada putusan pengadilan,” kata Sherrin menjelaskan.
Sementara itu, upaya-upaya juga sudah dilakukan, dari berunding, mediasi upah, dan masalah kontrak kerja di Disnaker Kabupaten Bekasi, melaporkan permasalahan kondisi kerja ke pengawas, melaporkan permasalahan skorsing, dan hak mogok ke Komnas HAM hingga melaporkan masalah buruh perempuan hamil ke Komnas Perempuan.
Sejauh ini, Komnas Perempuan telah mengeluarkan rekomendasi agar buruh perempuan hamil tidak dipekerjakan pada malam hari.
Baca Juga: Kematian Pertama WN Prancis dan 2 Lainnya Positif Virus Corona setelah Kunjungi Italia
“Sudah ada rekomendasi tapi perusahaan tidak menjalankannya,” ucap Sherrin.
Anehnya, menurut dia, Disnaker Kabupaten Bekasi mengeluarkan anjuran tanpa mengikuti prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan menteri maupun kebiasaan yang ada.
