Network
PR BEKASI - Kasus yang menyeret lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT), kini bergulir ke proses penyelidikan oleh kepolisian.
Banyak pihak yang menyoroti kasus lembaga ACT tersebut. Salah satunya adalah anggota DPR RI, Kamrussamad.
Kamrussamad mangatakan bahwa meskipun bergerak di bidanh sosial, namun ACT harus tetap menjalankan tata kelola secara profesional.
Baca Juga: Idul Adha 2022: Amalan Bulan Dzulhijjah yang Kerap Terlupakan, Takbir di Setiap Waktu
Menurut anggota DPR tersebut, baiknya ACT berguru pada Menteri Keuangan, Sri Mulyani terlebih soal spending better.
"Meski sebagai lembaga sosial, ACT harus menjalankan tata kelola secara profesional. Saya sarankan ACT berguru kepada Menkeu Sri Mulyani tentang konsep spending better," ujarnya.
Adapun spending better yang dimaksud adalah belanja yang berkualitas melalui pelaksanaaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Kemudian seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari ANTARA, dia menuturkan bahwa ACT telah melanggar aturan Undang-Undang soal pengumpulan donasi.
Dalam PP Nomor 29 Tahun 1980 Pasal 6 ayat (1) dijelaskan penggunaan dana operasional maksimal 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan.
Namun, menurut pengakuan presiden ACT, Ibnu Khajar beberapa waktu yang lalu, dia mengakui ambil 13,7 persen untuk keperluan operasional.
Baca Juga: Info Loker: Dibutuhkan Lulusan SMA, PT Swakarya Insan Mandiri Buka Lowongan
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencabut izin Pengumpulan Uang dan Barang untuk ACT.
Hal ini buntut dari dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.
Kemudian, kini menyusul pemblokiran 60 rekening ACT oleh PPATK.
Baca Juga: Nam Joo Hyuk Dituduh Lakukan Bullying dan Pelecehan Seksual, Agensi akan Ambil Tindakan Hukum
PPATK melakukan tindakan tersebut karena dalam analisis transaksi keuangan terdapat indikasi penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh ACT.***
