Network
PR BEKASI - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay, mempertanyakan data penerima bantuan bagi pekerja swasta yang memiliki gaji di bawah 5 juta.
Pertanyaan itu Saleh ungkap untuk saat menanggapi alasan BP Jamsostek mencicil data pekerja calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) ke Kementerian Ketenagakerjaan.
"Ini jangan-jangan nggak siap juga pendataannya. Uangnya ada, tapi pemerintah enggak siap datanya. Bagaimana coba?" katanya, pada Kamis, 27 Agustus 2020, seperti dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari RRI.
Baca Juga: Divonis Seumur Hidup, Pelaku Penembakan di Masjid Selandia Baru Hanya Diam
Saleh menilai, pemerintah tidak memiliki kesiapan data untuk menyalurkan BSU yang dianggarkan senilai Rp37.87 triliun itu.
Menurut Saleh, semestinya BP Jamsostek tidak membutuhkan waktu lama untuk memverifikasi data tersebut. Mengingat, dana subsidi pekerja sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
"Kenapa data mesti dicicil seperti ini? Kalau pendataan di BP Jamsostek itu benar, rapi, tertib, kan enggak mesti lama-lama. Memang ada verifikasi, tapi nggak mesti lama-lama," ucapnya.
Baca Juga: Jadikan Masker Gaya Hidup Baru, Kominfo Kampanyekan #AyoPakaiMasker
Saleh yang juga politisi PAN, mengkhawatirkan persoalan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 terulang lagi.
Di mana, penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan akhirnya mesti diperpanjang karena Pemerintah sendiri tidak siap dalam hal pendataan.
"Insentif nakes sampai hari ini kan belum selesai maka diperpanjang pemberian bantuan sampai bulan Desember. Padahal mestinya selesai paling lama Agustus ini sudah selesai. Tapi karena enggak selesai, diperpanjang sampai akhir Desember. Kenapa? Karena enggak siap pemerintah," tuturnya.
Baca Juga: Meski Positif COVID-19, KPK Pastikan Penyidikan Kasus yang Ditangani Novel Baswedan Tetap Berjalan
Berdasarkan data yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Pemerintah menargetkan penerima BSU sebanyak 15,7 juta pekerja.
Mereka adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta yang statusnya peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Seperti pemberitaan PikiranRakyat-Bekasi.com, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa telah memastikan tahap pertama bantuan upah Rp600.000 untuk karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta akan dicairkan kemarin.
Baca Juga: Kembali Terjerat Kasus Narkoba, Jamal Preman Pensiun Ditangkap Polrestabes Bandung
Sebelumnya, subsidi gaji atau upah pekerja tersebut dijadwalkan untuk cair pada 25 Agustus 2020 kemarin. Namun hal itu batal terjadi, Ida Fauziyah beralasan karena masih harus melakukan pengecekan data terlebih dahulu.
Selain itu, Ida Fauziyah mengatakan bahwa pencairan dana tersebut ditunda menjadi akhir Agustus.
Ida Fauziyah mengungkapkan jika pihaknya baru menerima data sebanyak 2.5 juta rekening pekerja yang berhak mendapatkan subsidi upah Rp600.000 tersebut.
Baca Juga: Tingkatkan Imunitas Tubuh dengan Cara Rutin Makan Daging Merah
"Kami butuh waktu untuk mengecek kesesuaian data, karena data 2.5 juta itu bukan angka yang sedikit sehingga tahap pertama proses transfer akan dilakukan akhir Agustus 2020 ini," ucapnya.***
