Network
Tak hanya pemberitahuan dalam bentuk tulisan, Lini Zurlia pun turut mengunggah surat edaran terkait kehadiran anggota dalam Rapat Paripurna.
Kabar tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, yang mengatakan pengesahan RUU Cipta Kerja akan dilakukan pada hari ini, Senin, 5 Oktober 2020.
"Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menko Perekonomian, karena pada saat yang sama beliau diminta untuk ikut sidang Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja pada hari ini, sehingga beliau mendadak mendelegasikan kepada saya," kata Iskandar, Senin, 5 Oktober 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Baca Juga: Cek Fakta: Seorang Ulama Dikabarkan Gunakan Uang Zakat untuk Minum-minum Alkohol
Kabar tersebut lantas mendapat banyak kecaman dari warganet. Warganet menilai pemerintah dan DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat.
"Hari ini jika Omnibus Law disahkan dalam sidang paripurna DPR, kita patut mempertanyakan keberpihakan Pemerintah dan DPR kepada warga negaranya. Bukan hanya buruh yang akan terdampak tapi semua elemen masyarakat terancam UU ini," tulis akun @TaniHitam.
"Katanya sih demi ekonomi. Tapi emang bener RUU Cipta Kerja dapat memajukan ekonomi Indonesia? Jurnalis senior Farid Gaban berpendapat sebaliknya: Omnibus Law bisa menghancurkan ekonomi masyarakat Indonesia," tulis akun @GreenpeaceID.
Baca Juga: Bahan Baku Obat 95 Persen Impor, DPR Dorong Industri Farmasi Gunakan Bahan Baku Lokal
"Maksudnya gini lho, kalau memang isinya baik, kan tidak perlu sembunyi-sembunyi. Ini kan bukan tentang sedekah yang anonim. Ini tentang kebijakan publik. Kalau serba diam-diam, sembunyi-sembunyi, jatuhnya jadi terkesan licik. Apalagi dengan kasih tanggal palsu, kan makin terlihat bermaksud menipu," tulis akun @SofiaAnnMaury.
Banyaknya kecaman dari warganet pun membuat tagar #JegalSampaiGagal hingga #MosiTidakPercaya menjadi trending topik di Twitter.
