Beri 8 Catatan Kritis Terkait RUU Ciptaker, F-PAN: Ini Terlalu Tergesa-gesa dan Minim Aspirasi

PR BEKASI - Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU) pada Senin, 5 Oktober 2020.

Sebelum mengambil keputusan tersebut, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya terkait dengan RUU Cipta Kerja, yaitu enam fraksi menyatakan setuju, satu fraksi memberikan catatan (Fraksi PAN), dan dua fraksi yang menyatakan menolak persetujuan RUU Cipta Kerja menjadi UU (Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS).

Menurut Pelaksana Harian Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, fraksinya menyampaikan 8 catatan kritis terkait RUU Cipta Kerja, yang dihimpun dari masyarakat dan merupakan akumulasi aspirasi yang disampaikan kepada Fraksi PAN.

Baca Juga: Viral Video Polisi Tulungagung Asik Dangdutan di Tengah Pandemi Covid-19, Polda Jatim Ambil Tindakan

"Namun harus disadari, Fraksi PAN tentu tidak bisa sendiri dalam menyuarakan dan memperjuangkannya. Karena itu, tidak heran jika tidak semua catatan kritis itu bisa diakomodir dan dimasukkan dalam UU," kata Saleh, di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.

Dia menjelaskan, catatan kritis pertama, pembahasan RUU Cipta Kerja ini terlalu tergesa-gesa dan minim partisipasi publik. Karena itu, menurut dia, tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa hasil dari RUU ini kurang optimal.

"Karena itu, penyusunan aturan turunannya perlu menyerap aspirasi publik secara luas," ujar Saleh.

Kedua, dari sektor kehutanan, aturan yang ada dalam UU Omnibus Law masih mengesampingkan partisipasi masyarakat.

Baca Juga: Kemnaker Luncukan Program JPS Wirausaha Mandiri, Simak Kriteria Penerimanya