Network
PR BEKASI - Setelah banyak muncul versi Undang-undang dengan berbagai jumlah halaman, UU Cipta Kerja yang terakhir berjumlah 812 halaman dianggap menjadi yang terakhir dan final akan diberikan kepada Presiden.
Menanggapi itu, fraksi PKS DPR RI diketahui akan membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari anggota Baleg dan tenaga ahli fraksi PKS bidang badan legislasi.
Nantinya, tim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan serta membandingkan draf akhir keputusan Panitia Kerja (Panja) dengan salinan UU Cipta Kerja yang akan diberikan kepada Presiden.
Baca Juga: Para Petinggi KAMI Ditangkap, Fadli Zon: Cara Lama Dipakai di Era Demokrasi, Malu Kita Sama Dunia
Anggota Baleg DPR RI yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk memastikan isi yang diterima Presiden sama dengan hasil keputusan rapat paripurna.
"Bukannya kita berprasangka buruk atau suudzon tapi PKS ingin memastikan isi UU Cipta Kerja yang diterima Presiden sesuai dengan hasil keputusan rapat paripurna DPR RI," ujarnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Rabu, 14 Oktober 2020.
Mulyanto mengatakan bahwa pihaknya akan menelusuri ada atau tidak adanya pasal berbeda di draf UU Omnibus Law setelah menerima salinan resmi dari Sekretariat Jenderal DPR RI.
"Sebagai salah satu partai politik yang menolak UU Cipta Kerja, PKS ingin menjaga kualitas proses regulasi kita. Ini adalah langkah antisipatif untuk menjaga marwah DPR RI sebagai lembaga yang terhormat," tambahnya.
Baca Juga: Urai Kemacetan, Pemkab Bekasi Mulai Berlakukan 4 Lajur Lalu Lintas di Jalan Inspeksi Kalimalang
Editor: M Bayu Pratama
Sumber: RRI
Tags
Artikel Pilihan
Terkait
Terkini
Sepuluh Provinsi Rawan Netralitas ASN di Pemilu 2024, Berikut Wilayahnya
Gunung Semeru Erupsi hingga 700 Meter, PVMBG Imbau Masyarakat
Heboh Ledakan di RS Eka Hospital BSD, Polisi: MRI Meledak
Ramai Isu Cekik Wamen, Relawan Prabowo Subianto akan Laporkan Penyebar Hoaks
