Network
PR BEKASI - Pengesahan UU Cipta Kerja memang membawa dampak yang luar biasa pada situasi dan kondisi di Indonesia.
Pasalnya, akibat pengesahan UU Cipta Kerja banyak elemen masyarakat yang melakukan aksi demo untuk menolak UU Cipta Kerja, meski dibayangi bahaya akan Covid-19.
Namun, akhir-akhir ini sejumlah aksi demo yang dilakukan sekelompok masyarakat justru berakhir rusuh.
Hal itu tentu tak lepas dari sejumlah kabar yang menyebut bahwa ada aktor atau dalang di balik rusuhnya aksi demo tersebut, yang tentu sudah direncanakan secara matang.
Baca Juga: Dituding Jalankan Praktik Diskriminasi Terhadap Netflix, Telkom Beri Penjelasan Sebenarnya
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah mengantongi dalang di balik rusuhnya aksi demo menolak UU Cipta Kerja.
Dia juga membantah isu sederet nama yang dikaitkan dengan dalang di balik aksi demo tersebut, salah satunya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Iya betul Mas Andi Arief adik saya, dia minta saya klarifikasi katanya Pak Luhut, BIN, Pak Mahfud klarifikasi tuduhan SBY menunggangi dan biayai itu. Kalau tidak, tidak akan ada stabilitas politik. Apa yang harus diklarifikasi, kita kan tidak pernah bilang SBY di mana dan kapan, kalau ada di mana dan kapan, kalau ada tunjukan akan saya selesaikan," kata Mahfud MD dalam acara 'Mata Najwa Mana Fakta Mana Dusta', yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Mahfud MD juga menyebut, tudingan SBY sebagai dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja berasal dari media sosial.
Baca Juga: Bentrokan Konflik Lahan Pecah di NTT, Kaum Ibu Jadi Korban Kekerasan Aparat
Menurut Mahfud MD, seandainya nanti ada orang dekat SBY yang ditangkap, bukan berarti SBY adalah dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.
"Saya tahu ada yang menuding itu di medsos, tapi bukan pemerintah. Pemerintah tidak pernah nyebut nama SBY. Bahwa nanti orang yang ditangkap, orang dekat dengan SBY, bukan berarti dibiayai SBY. Itu karena dekat dengan saya juga itu biasa, aktivis itu kan dekat dengan siapa saja, kita tidak pernah nyebut SBY," kata Mahfud MD.
Sementara itu Anggota Baleg DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, sebelumnya pemerintah telah menjelaskan bahwa aksi demo rusuh ada yang mendalangi.
"Pemerintah menjelaskan aksi demo tanggal 8 ada yang mendalangi, itu keterangan resmi pemerintah tanpa menyebut dengan jelas siapa yang dimaksud, kan gak mungkin disebut duluan tanpa ada bukti," kata Benny.
Baca Juga: Unjuk Rasa di Thailand Memanas, KBRI Bangkok Beri Arahan untuk WNI
Menurut Benny, akibat dari keterangan resmi pemerintah tersebut, di waktu yang bersamaan muncul pula kabar di media sosial yang menyeret nama SBY.
Benny mengungkapkan, jika kabar tersebut tidak benar adanya, seharusnya pemerintah mengambil tindakan terkait banyaknya akun media sosial yang menuding SBY sebagai dalang kerusuhan aksi demo tolak UU Cipta Kerja.
"Di waktu yang bersamaan beredar di media sosia secara tegas meyebut nama presiden ke-6 dan negera membiarkan. Bukan soal SBY Presiden ke-6 diperlakukan seperti itu, tapi media sosialnya dibiarkan. Kalau memang pemerintah menganggap itu tidak betul, ambil tindakan dong," kata Benny.
Oleh karena itu, pihaknya meminta klarifikasi dari pemerintah.
"Bukan salah publik juga kalau ada yang punya pandangan omongan pemerintah ini bisa saja yang dimaksudnya Presiden ke-6, oleh sebab itu kita butuh klarifikasi," kata Benny K Harman.
Baca Juga: Terungkap Fenomena LGBT di Lingkungan TNI, Psikolog Beri Penjelasan Kemungkinan Itu Terjadi
Mahfud MD lalu kembali menegaskan, pemerintah sama sekali tidak pernah menyebut nama SBY sebagai dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.
Dia juga menyebut, sebagai teman baik tidak mungkin menuding SBY sebagai dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.
"Tidak pernah terpikir di rapat kabinet ada nama Pak SBY, yakin saya. Saya hadir dalam posko, tidak ada nama Pak SBY. Kok tiba-tiba pemerintah diminta menjelaskan, terutama saya teman baik sama Pak SBY, kalau ada apa-apa saya telepon saja," kata Mahfud MD.
Mahfud MD menambahkan, sebaiknya Partai Demokrat melaporkan pemilik akun yang menuding SBY sebagai dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Bentrokan di Tanah Sengketa, Tim Hukum Masyarakat Adat Pubabu Besipae Minta Bantuan DPRD
Dirinya juga menerangkan bahwa SBY bukan dalang di balik kerusuhan yang terjadi karena saat ini pemerintah sudah mengantongi daftar aktor kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.
"Ya lapor saja yang merasa dirugikan. Bukan Pak SBY, tidak ada kaitannya. Kita tahu aktor-aktornya dan tidak ada nama pak SBY di situ, saya ikut rapat di dalam," kata Mahfud MD.
Sekali lagi Mahfud MD menegaskan, dalam daftar aktor kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja tidak ada nama SBY.
"Aktor itu ada yang baik, yang baik serikat buruh yang dengan tulus memperjuangkan hak buruh, saya minta polisi dilindungi habis-habisan, tapi kemudian ada kekacauan di mana-mana. Nah itu kan ada aktor, tidak mungkin tidak ada aktornya. Itu yang kita list siapa yang mengarahkan, di mana pertemuannya, tanggal berapa, melalui media apa, apa WA apa ketemu di mana. Uangnya berapa bahkan kita tahu, kita kan punya intelejen," tutur Mahfud MD.***
