Network
Namun, setelah terjadi krisis, Indonesia mulai mempunyai undang-undang keuangan negara. Sehingga, Indonesia baru membangun neraca keuangan.
"Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara, dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: DPRD DKI Jakarta Adakan Rapat di Puncak untuk Hindari Covid-19, Sekjen FITRA: Jelas Gak Masuk Akal
Saat itulah, muncul kesadaran untuk membukukan dan mengadministrasikan.
Sri Mulyani mencontohkan, dulu sering sekali Universitas membangun perumahan dosen di tanah milik negara.
Saat dosen tersebut pensiun dan meninggal, rumah tersebut masih dimiliki oleh dosen itu, tanpa ada kejelasan apakah rumah itu dihibahkan atau tidak.
Baca Juga: Mudahnya Transfer Saldo ShopeePay, Ikuti 5 Langkah Ini untuk Nikmati Promo Menarik!
"Sehingga di Universitas, masih masuk dalam pembukuan Universitas, tapi sudah dipakai oleh anak dan cucunya. Itu banyak sekali barang milik negara," kata Sri Mulyani.
Menurutnya, belum lagi dulu sering sekali terjadi menteri menjual tanah milik negara, karena tidak adanya pengadministrasian atau pembukuan.
"Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh, kompleks Senayan Gedung Gelora Bung Karno," tutur Sri Mulyani.
