Network
PR BEKASI - Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, dilaporkan getol jualan isu PKI usai pensiun.
Kini, Gatot Nurmantyo mendirikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia menjabat sebagai Presidium.
Menanggapi soal Gatot Nurmantyo yang getol menjual isu PKI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyindir Gatot Nurmantyo.
Baca Juga: Butuh Kepastian Figur Daerah, Puan Maharani Dorong Pilkada 2020 Tetap Dilaksanakan
Menurut dia, semasa menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot yang getol menyuarakan anti komunis tidak pernah menangkap satu pun orang yang berpaham terlarang tersebut.
"Pak Gatot pernah menjadi panglima, mana komunisnya, tidak ditangkap? Tapi sekarang berbicara komunis," kata Mahfud yang dikutip Pikiramrakyat-Bekasi. com dari RRI pada Rabu, 21 Oktober 2020.
Menurut Mahfud yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, hal itu lantaran Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menangkap sipil yang melanggar hukum.
Baca Juga: Mengerikan! Ekonom Indef Sebut Bayi yang Baru Lahir di Indonesia Sudah Berutang Rp20,5 Juta
"Karena bukan Pak Gatot tidak mau, tapi karena dia tidak berwenang di bidang itu," tutur Mahfud.
Penjelasan itu disampaikan Mahfud dalam menanggapi tudingan bahwa dirinya tidak berpihak kepada rakyat terkait polemik Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker).
Terkait UU Ciptaker, Mahfud memastikan pihaknya telah berusaha menampung aspirasi dari berbagai pihak terkait, termasuk kaum buruh. Namun karena yang menggodok undang-undang itu adalah DPR, maka dia selalu perwakilan pemerintah tidak dapat mengintervensi.
Baca Juga: Begini Penjelasan Menaker Soal Gagal Terima Bantuan Upah Hingga Rencana Pembayaran Termin II
"Kita tidak boleh intervensi. Nah, itulah konsekuensi dari demokrasi, kalau mau beres, tidak ada yang gitu-gitu, kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi," ujar Mahfud.***
