Network
Kendati penyelarasan regulasi dengan aturan teknis yang mengatur protokol kesehatan dibuat, untuk memastikan pilkada berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.
"Hal ini dapat berujung pada konflik di tengah masyarakat, di ujung tahapan pilkada dan derasnya arus gugatan," ujar David Kaligis.
Baca Juga: Bintang Emon Jadi Asisten Moeldoko? Rocky Gerung: Saya Bisa Mati Kutu Jika Berhadapan Dengan Dia
Kedua, potensi terjadinya ‘electoral frauds’, yakni penyimpangan-penyimpangan pada proses pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 hampir dipastikan terjadi. Baik secara kausistik maupun sporadik, bahkan dapat berkembang menjadi massif.
Sebagai contoh, dalam pemungutan suara 9 Desember 2020 nanti, masyarakat akan hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), mereka harus mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak.
"Maka otomatis akan terjadi antrian panjang, yang akan mengakibatkan mundurnya waktu dalam proses pemungutan suara di TPS-TPS, yang bisa berdampak pada pelanggaran teknis soal rentang waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku," tutur David Kaligis.
Baca Juga: Sempat Ganti Tanggal Berkali-kali karena PSBB, Kevin Aprilio dan Vicy Melanie Akhirnya Resmi Menikah
"Dan tenaga penyelenggara di tingkat bawah pun semakin terkuras, dengan mundurnya waktu di TPS-TPS," ucapnya menambahkan.
Hal itu, tentu dapat menyebabkan penyelenggara di tingkat bawah kelelahan dan melakukan kelalaian, atau lebih jauh lagi tragedi penyelenggara yang tewas akibat kelelahan di Pemilu 2019 terulang kembali.
Ketiga, ruang gerak yang terbatas bagi penyelenggara, khususnya pengawas pemilu, dalam proses pengawasan Pilkada, dan lengahnya perhatian masyarakat karena Covid-19 dapat menjadi peluang oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menghalalkan segala cara.
