Network
PR BEKASI - Gelombang penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) hingga kini terus berlangsung. Pemerintah dan sejumlah tokoh memberikan arahan untuk ketidak setujuan terhadap UU CIptaker bisa dilakukan melalui judicial review pada Mahkamah Konstitusi.
Hingga kini sejumlah pihak yang tetap menolak untuk judicial review lebih menginginkan agar dilakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Terhadap arahan untuk mengajukan judicial review tersebut, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti terkait apakah MK dapat dipercaya dan objektif terkait dengan independensi memproses uji materi UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Emmanuel Macron Dinilai Sokong Gerakan Islamofobia, MUI Minta Menlu Panggil Dubes Prancis
"MK harus membuktikan lembaganya independen dan tidak dapat ditekan pihak tertentu, termasuk pemerintah," ujar Anwar Abbas, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Senin, 26 Oktober 2020.
Menurutnya saat ini masyarakat meragukan independensi MK karena sikap para hakimnya.
Apalagi masyarakat saat ini menurutnya sedang menyoroti lembaga peradilan konstitusi tersebut dan mengawal kinerja MK.
Baca Juga: Petisi Tolak Pembangunan Taman Nasional Komodo, Warganet: Negeri Ini Tidak Sedang Baik-baik Saja
Artinya saat ini masyarakat tidak buta dengan hukum dan tahu mana yang sesuai dengan konstitusi maupun tidak.
"Ya ditengah masyarakat sekarang solusinya cuma uji materi di MK. Cuma masalahnya, MK juga mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat karena sikap dan perilaku para hakim," kata Anwar Abbas.
Oleh karena itu, MK saat ini diingatkan untuk dapat membuktikan bahwa lembaganya benar-benar dapat melakukan kinerja dengan secara objektif sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Baca Juga: Kasus Proyek e-KTP Rugikan Negara Masih Didalami, KPK Sebut 4 Orang Jadi Tersangka Baru
Sementara itu terhadap acara demo yang terus berlangsung selama ini terkait penolakan UU Ciptaker, Anwar meminta agar aksi dapat berlangsung damai, tertib, dan tidak anarkis.
"Kalau demo, demolah secara beradab," ucapnya.
Dikatakan lebih lanjut olehnya, protes terhadap UU Omnibus Law ini bukan hanya untuk kepentingan peserta aksi, melainkan mewakili sebagian masyarakat lainnya yang juga turut tidak setuju.
Baca Juga: Ditinggal Istri Berangkat TKI, Ayah Tega Cabuli Kedua Anak Kandungnya yang Masih Kecil Berulang Kali
Oleh karena itu diingatkan agar pemerintah dapat mendengarkan apa saja yang menjadi bagian dari aspirasi para pengunjuk rasa.
"Negeri ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan DPR, tapi juga masyarakat. Jadi kami minta, baik pemerintah dan DPR, untuk mendengarkan keinginan masyarakat." tutur Anwar Abbas.***
