Network
PR BEKASI - Terkait wacana gelaran acara reuni 212 pada Desember mendatang ditanggapi oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Mujiyono.
Menurut politikus Partai Demokrat ini, sebaiknya acara ditunda tahun mendatang, mengingat saat ini Ibu Kota tengah berada dalam masa pandemi.
"Gini, kondisi COVID-19 sekarang masih belum pulih. Peringatan 212 bisa digelar di tahun-tahun berikutnya, kalau COVID-19 sudah terkendali," kata Mujiyono seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Jumat, 13 November 2020.
Baca Juga: Kerap Difitnah Warganet, Model Ini Rela Bayar Ratusan Juta untuk Buktikan Keaslian Bokongnya
Mujiyono menyarankan agar peringatan 212 dapat dialihkan kepada kegiatan terkait sosial perekonomian dibanding dengan Reuni Akbar yang menghadirkan massa.
"Ini menjaga nama baik 212," katanya.
Sebab Mujiyono menganggap bahwa acara PA 212 selama ini telah berjalan dengan lancar dan tertib, karena itu berharap agar acara tahun ini dapat terhindar dari kekacauan akibat COVID-19.
Baca Juga: Dialokasikan Bulan Depan, Pemkab Bekasi Siap Terima Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Pusat
"Bila digelar menimbulkan klaster COVID-19 dikhawatirkan dapat dicap buruk warga. Jangan sampai di kegiatan berikutnya acara nanti berpotensi dikacaukan," katanya.
Ia menjelaskan, jika Reuni Akbar tetap dilakukan, sebaiknya Pemprov DKI melihat aturan terkait jumlah peserta yang hadir di acara PA 212 tersebut.
"Tapi, kan enggak ada yang menjamin, misalnya ribuan orang berkumpul, belum tentu semua tertib pakai masker. Siapa tahu ada sejumlah orang yang OTG (Orang Tanpa Gejala). DIa berinteraksi dengan banyak orang dan menularkan ke orang lain," tuturnya.
Baca Juga: Tekan Angka Pengangguran, Pemkab Bekasi Akan Buka Lowongan Pekerjaan Seluas-luasnya
Hal itu disampaikan agar jangan sampai segelintir orang tidak pakai masker, kemudian disorot karena tidak tertib protokol kesehatan akhirnya dapat mencemarkan nama baik 212.
Karena itu, Mujiyono lebih menyarankan agar PA 212 di tengah pandemi seperti sekarang ini dapat membuat kegiatan yang menumbuhkan perekonomian Jakarta.
Meski begitu, dirinya menjelaskan bahwa ia tidak melakukan pelarangan terhadap acara reuni tersebut, karena merupakan hak dalam berserikat dan berkumpul yang terkandung dalam UU.
Baca Juga: Kejagung Akan Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Pakan Ternak, Sapi, dan Kambing di Kementan
"Acara kayak gitu pasti bakalan menggelontorkan dana untuk pelaksanaannya, akan sangat baik, kalau dana itu untuk membantu pedagang kecil, UMKM, akan lebih simpatik lagi. Tapi saya tidak melarang, orang berdemokrasi, berserikat dan berkumpul," katanya.***
