Network
PR BEKASI - Wacana pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) oleh DPR RI hingga kini masih menuai pro dan kontra di tengah publik.
Banyak pihak yang khawatir jika nantinya aturan dalam RUU itu bisa mematikan potensi ekonomi dan pariwisata di Indonesia.
Seperti yang diketahui, tak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari industri minuman beralkohol.
Selain itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga menilai bahwa RUU Minol akan berdampak negatif bagi industri pariwisata.
Baca Juga: Jokowi Mendadak Minta Mendagri Tindak Tegas Kepala Daerah yang Berkerumun, untuk Anies Baswedan?
"Apabila itu disahkan, kami khawatir wajah Indonesia di mata dunia akan berubah, kita tentu harus ramah terhadap wisatawan. Ini akan bawa citra kurang positif," kata Ketua Hubungan Antar Lembaga PHRI Bambang Britono di Jakarta, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Menurutnya, saat ini RUU Minol tengah menjadi perbincangan hangat di dalam dan luar negeri.
Padahal, minuman alkohol sudah diatur secara ketat mulai dari investasinya hingga pergerakan barangnya yang harus memakai dokumen.
"Industri ini sangat regulated, hotel dan kafe yang menjual minuman beralkohol pun harus mengikuti peraturan. Jadi tidak bisa seperti menjual air mineral, kalau ada yang namanya menyimpang, sanksinya berat," ujar Bambang.
Baca Juga: Hati-hati ketika Beri Penilaian Jelek di Lokasi Wisata! Anda Bisa Terancam Kurungan Penjara
Bambang mengatakan, apabila RUU itu disahkan maka industri pariwisata nasional akan semakin terpuruk.
"Saat ini usaha pariwisata sedang terpuruk akibat pandemi, harusnya kita membutuhkan citra yang positif di mata dunia," ucap Bambang.
Hal senada juga dikatakan Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani. Dia menilai, RUU Minol akan berdampak buruk bagi pariwisata Indonesia.
Dirinya berharap, sebagian besar fraksi dapat menolak untuk membahas lebih lanjut terkait draf aturan tersebut.
Baca Juga: Ceritakan Kisah Mirisnya Jelang Laga Lawan Gambia, Aubameyang: Kami Seperti Kembali ke Tahun 90an
"Judulnya saja sudah provokatif, larangan. Ini menjadi sangat konotatif, justru nantinya akan memberikan dampak negatif. Dan kami berharap mayoritas fraksi nantinya akan menolak proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut," kata Hariyadi Sukamdani.***
