Network
"Prlu diprtegas aturannya, ormas wajib trdaftar sbg bdn hkm resmi. Jika tdk trdaftar, smua aktifitasnya & transaksi keuangan dlm lalu lintas hkm tdk diakui & dpt dinyatakan sbg organisasi trlarang," ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, diperlukan revisi Undang-Undang Ormas dengan metode Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.
Baca Juga: MTQ ke-52 Tingkat Kabupaten Bekasi Segera Digelar, Cikarang Pusat Jadi Tuan Rumahnya
"Utk itu UU Ormas prlu revisi dg metode omnibus skalian dg UU Parpol & UU Pemilu dll," tuturnya.
Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia itu pun menuturkan, syarat pendaftaran organisasi masyarakat sebagai badan hukum harus sesuai dengan Undang-Undang (UU).
"Syarat pndaftaran ormas sbg badan hukum hrs sesuai UU," ujarnya.
Baca Juga: Insiden Mobil Ayla vs CBR 1000 RR Berakhir Damai, Pemilik Motor Tak Tega Lihat Ekonomi si Penabrak
Jimly Asshiddiqie juga menyampaikan dasar atau tujuan ormast tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
"Dasar/tujuan Ormas tsb tdk boleh brttgan atau melawan Pancasila & UUD45 yg disahkn tgl 18-8-45 dg 4 perubahannya pd tahun 1999, 2000, 2001 & 2002." tuturnya.***
