Network
PR BEKASI - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Akhmad Sahal ikut menanggapi polemik seorang pelajar yang dipaksa untuk memakai jilbab, sementara pelajar tersebut bukan beragama Islam.
Akhmad Sahal meretwitt kicauan dari Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, yang mengatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan sudah mengontak Komnas HAM dan menyampaikan poin utama mengenai polemik tersebut.
"Kepala Dinas Pendidikan juga sudah kontak Komnas HAM dan menyampaikan 3 point utama," cuit Beka Ulung.
Dia menyampaikan poin yang pertama adalah tidak ada pemaksaan penggunaan jilbab di sekolah untuk siswi yang tidak beragama Islam.
Poin kedua ialah merevisi peraturan yang tidak sesuai.
Poin ketiga pihak yang bersalah akan ditindak.
Menanggapi poin tersebut, Akhmad Sahal mengatakan bahwa seharusnya yang tidak boleh dipaksa untuk memakai jilbab bukan hanya siswi yang tidak beragama Islam.
"Yang gak boleh dipaksa berjilbab oleh sekolah negeri harusnya bukan hanya siswi non muslim," katanya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @Sahal_AS pada Sabtu, 23 Januari 2021.
(2) Yg gak boleh dipaksa berjilbab oleh sekolah negeri harusnya bukan hanya siswi non muslim.
Siswi muslimah yg tak berjilbab pun TAK BOLEH dipaksa berjilbab oleh sekolah negeri. Seperti halnya siswi muslimah yg berjilbab TAK BOLEH dipaksa lepas jilbab oleh sekolah negeri.— akhmad sahal (@sahaL_AS) January 23, 2021
Baca Juga: Soroti Tersangka Korupsi Malah Dilantik jadi Pejabat, Pengamat: Ini Kebijakan Tidak Populis
Menurutnya siswi muslim yang tidak berjilbab pun tidak boleh dipaksakan untuk berjilbab oleh sekolah negeri.
"Siswi muslimah yang tak berjilbab pun TAK BOLEH dipaksa berjilbab oleh sekolah negeri. Seperti halnya siswi muslimah yang berjilbab TAK BOLEH dipaksa lepas jilbab oleh sekolah negeri," katanya.
Akhmad Sahal menyatakan dalam konteks demokrasi, jilbab merupakan ranah berkeyakinan, tidak boleh ada paksaan dalam soal keyakinan agama.
Baca Juga: China Izinkan Penjaga Pantai Bedil Kapal Asing yang Masuk Perairan Teritorialnya
Dia menegaskan tidak boleh ada paksaan dari negara untuk turut campur dalam hal tersebut.
"Dalam konteks demokrasi, jilbab itu ranah hak berkeyakinan. Ga boleh ada paksaan negara dalam soal keyakinan agama. Yang yakin jilbab wajib, silakan pakai. Yang yakin bahwa jilbab gak wajib ya silakan ga pake. Negara ga boleh memaksa berjilbab, atau memaksa copot jilbab," katanya.***
