Network
PR BEKASI - Korea Utara meledakkan kantor penghubung antar-Korea di kota perbatasan, Kaesong pada Selasa, 16 Juni 2020.
Upaya ini dilakukan setelah sebelumnya Pyongyang mengancam akan mengambil tindakan jika kelompok pembelot memajukan kampanye mereka dengan mengirim selebaran propaganda ke Utara.
Media Korea Selatan melaporkan bahwa ledakan terdengar di Kaesong. Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan kantor penghubung tersebut telah dihancurkan.
Baca Juga: Virus Corona Ditemukan di Talenan, Tiongkok Stop Impor Ikan Salmon
Sumber militer Korea Selatan mengatakan pada Reuters tentang adanya tanda-tanda penghancuran yang akan terjadi, sehari sebelumnya, dan para pejabat militer Korea Selatan menyaksikan secara langsung gambar-gambar pengawasan gedung ketika bangunan itu meledak.
Ketegangan meningkat ketika Pyongyang mengancam akan memutuskan hubungan antar-Korea dan mengambil tindakan balasan atas selebaran, yang membawa pesan-pesan kritis terhadap pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, termasuk pelanggaran hak asasi manusia.
Dilansir dari Antara, pada Sabtu, media pemerintah Korea Utara melaporkan bahwa Kim Yo Jong, saudara perempuan Kim yang menjabat sebagai pejabat senior Partai Buruh yang berkuasa, telah memerintahkan departemen yang bertanggung jawab atas urusan antar-Korea untuk "secara tegas melakukan tindakan lanjutan".
Ia juga mengatakan, "Tidak lama, pemandangan tragis dari kantor penghubung bersama utara-selatan yang tidak berguna yang benar-benar runtuh akan terlihat."
Baca Juga: Ganjar Pranowo Minta Kabupaten/Kota Tak Terburu-Buru Terapkan Status Normal Baru
Kantor penghubung antar-Korea didirikan pada 2018 sebagai bagian dari serangkaian proyek yang bertujuan mengurangi ketegangan antara kedua Korea.
Saat beroperasi, lusinan pejabat dari kedua belah pihak akan bekerja di gedung itu, dengan warga Korea Selatan melakukan perjalanan setiap minggu ke Korea Utara.
Kantor telah ditutup sejak Januari karena kekhawatiran akan virus corona.
Pada Selasa, media pemerintah Korea Utara mengutip militer mengatakan pihaknya telah mempelajari "rencana aksi" untuk memasuki kembali zona yang telah didemiliterisasi di bawah pakta antar-Korea 2018 dan "mengubah garis depan menjadi benteng".
Baca Juga: Terdakwa Eksekutor Penusukan Wiranto Dituntut 16 Tahun Penjara
"Tentara kami akan dengan cepat dan menyeluruh melaksanakan setiap keputusan dan perintah partai dan pemerintah," kata Tentara Rakyat Korea dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh kantor berita resmi KCNA.
Kementerian pertahanan Seoul meminta Pyongyang untuk mematuhi perjanjian di tahun 2018, di mana militer kedua belah pihak bersumpah untuk menghentikan "semua tindakan permusuhan" dan membongkar sejumlah bangunan di sepanjang Zona Demiliterisasi yang dijaga ketat antara kedua negara.
"Kami menanggapi situasi ini dengan serius. Militer kami menjaga postur kesiapan untuk dapat menanggapi situasi apa pun," kata juru bicara kementerian Choi Hyun-soo.
Baca Juga: Pakar Militer: Dunia Akan Lebih Berbahaya Jika Tiongkok dan Korut Tingkatkan Persenjataan Nuklir
Beberapa kelompok yang dipimpin oleh pembelot secara teratur mengirim kembali selebaran, bersama dengan makanan, uang kertas 1 dolar AS, radio mini, dan stik USB yang berisi drama serta berita Korea Selatan, biasanya menggunakan balon melewati perbatasan atau dalam botol melalui sungai.
Korea Selatan merencanakan tindakan hukum terhadap dua kelompok pembelot, dengan mengatakan tindakan mereka memicu ketegangan lintas-batas, menimbulkan risiko bagi penduduk yang tinggal di dekat perbatasan, dan menyebabkan kerusakan lingkungan.
Tetapi kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka bermaksud untuk terus maju dengan kampanye yang direncanakan minggu ini.
Baca Juga: Dukung Pengurangan Sampah di Sungai Citarum, KLHK Resmikan Fasilitas Daur Ulang di Bekasi dan Subang
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah mendesak Pyongyang untuk menjaga perjanjian damai yang dicapai oleh kedua pemimpin dan kemungkinan adanya kembali berdialog.
Moon Jae-in juga meminta Korea Utara berhenti meningkatkan permusuhan dan kembali pada upaya perundingan denuklirisasi.***
