PR BEKASI - Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia masih berlanjut hingga saat ini. Program itu pun tidak luput dari perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama Anggota Komisi IX, Netty Prasetiyani Aher.
Politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta program vaksinasi Covid-19 memperhatikan asas keadilan.
Tujuannya yakni agar seluruh masyarakat Indonesia tak terkecuali rakyat miskin bisa mengakses vaksin itu.
"Negara harus memastikan program vaksinasi berada dalam kendali satu pintu agar transparan, mudah dievaluasi dan dilakukan pengawasan," kata Netty, dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara pada Minggu, 14 Februari 2021.
Baca Juga: Diguncang Gempa Hebat 7,1 SR, Jepang Alami Blackout
Pernyataan itu ia sampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
"Jangan sampai karena vaksin mandiri ini menimbulkan 'potong kompas' pengusaha dengan beli langsung dari produsen," katanya.
"Akibatnya, potensi konglomerasi dan komersialisasi sangat terbuka. Jika sudah masuk skema konglomerasi, bagaimana nasib rakyat miskin untuk mendapat vaksin?," kata Netty, melanjutkan.
Baca Juga: Ferdinand Sebut Anies Tak Punya Tata Krama karena Foto Jokowi Dipajang Tidak Lebih Tinggi
Menurutnya, pentingnya satu komando dalam program vaksinasi dan memperhatikan skema pengadaan vaksin sesuai aturan yang berlaku di Tanah Air.
Selain otoritas penggunaan darurat (Emergency Use Authorization), ada juga standar kehalalan vaksin.
Sejauh ini baru vaksin dari Sinovac yang dapat persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Baca Juga: Mitos atau Fakta, Tidur dengan Rambut Basah Bisa Sebabkan Sakit Kepala hingga Flu
Tak hanya itu, Netty juga menyoroti hal itu terkait pemerintah mempertimbangkan vaksin mandiri atau gotong royong sebagai saran dari pengusaha.
Tujuannya yakni untuk meringankan pembiayaan dan mempercepat tercapainya kekebalan kelompok.
Ada sekira 26 juta karyawan badan usaha milik nasional (BUMN) dan swasta akan mendapat prioritas vaksinasi.
Baca Juga: Punya Uang Rusak? Segera Tukarkan ke Bank Indonesia, Pastikan Keaslian Uang Anda!
Vaksinasi Covid-19 tersebut akan dilaksanakan setelah tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik.
"Isu vaksin mandiri oleh BUMN pernah mencuat di awal program vaksinasi," katanya.
"Namun ditepis oleh pemerintah dengan menyampaikan secara terbuka bahwa vaksinasi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia," katanya, menjelaskan.
Baca Juga: Minta GAR ITB Dibubarkan, Christ Wamea: Kumpulan Buzzer yang Kerjanya Hanya Bikin Gaduh Saja
Netty mempertanyakan motif di balik usulan pelibatan swasta dalam pelaksanaan vaksinasi mandiri.
"Jika sekarang muncul lagi isu melibatkan sektor swasta untuk mengadakan dan melaksanakan vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, saya perlu mempertanyakan apa motif dibalik usulan tersebut?," kata Netty.
"Benarkah untuk meringankan biaya dan mempercepat kekebalan kolektif, atau ada motivasi lain? Demi asas keadilan, jangan sampai ada motif terselubung," katanya.
Baca Juga: Mufti Agung Mesir Bolehkan Umat Islam Kerja di Proyek Pembangunan Gereja dengan Imbalan Gaji
Hingga saat ini belum ada payung hukum yang mengatur tentang vaksin mandiri.
Kecuali terkait proses pengadaan yang dapat dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020.
Perpres itu memberi ruang pengadaan vaksin, termasuk jenis dan jumlahnya.
Melalui penunjukan langsung badan usaha penyedia, bahkan melalui kerja sama dengan lembaga atau badan internasional dengan persetujuan Menteri Kesehatan.
"Jangan sampai pemerintah memainkan celah hukum tersebut untuk memberikan prioritas pada kelompok pengusaha yang memiliki dukungan finansial dan mengabaikan masyarakat lainnya," kata Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI itu.
"Apalagi jika di dalamnya ada motif tersembunyi berupa mengambil keuntungan di tengah kesulitan," katanya.
Selain itu, ia mendukung pemerintah yang menugaskan Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan program vaksinasi.
Target yang harus dicapai diantaranya dalam masa satu tahun dengan target, sasaran dan strategi vaksinasi yang terukur.
Baca Juga: Korea Utara Curi Uang Virtual Senilai Rp4.4 Miliar untuk Danai Rudal Nuklir dan Balistik
"Fokus saja pada target, sasaran dan strategi yang dibuat agar kinerja Kementerian Kesehatan dalam program vaksinasi ini terukur dengan jelas," katanya.
"Wacana vaksin mandiri, selain membuat pemerintah tampak plin plan dalam membuat kebijakan, juga berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat sebagai penerima vaksin," katanya.
Ia juga mengingatkan agar jangan sampai terjadi kesan buruk yang akan ditimbulkan.
"Jangan sampai ada kesan pemerintah meninggalkan masyarakat miskin yang tidak mampu membayar vaksin," kata Netty.***