PR BEKASI - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin, yang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Thailand yaitu Don Pramudwinai pada Rabu, 24 Februari 2021 kemarin di Thailand.
Pertemuan Retno dengan menteri luar negeri yang ditunjuk oleh militer Myanmar tersebut berlangsung singkat di Bandara Dong Mueang, Bangkok. Membahas keadaan politik yang bergejolak di negara tersebut.
Retno Marsudi dalam pembahasannya menyatakan perhatian kepada keselamatan serta kesejahteraan rakyat Myanmar, menyusul pengambilalihan kekuasaan pemerintahan sipil oleh militer Myanmar yang terjadi pada 1 Februari 2021 lalu.
Baca Juga: Kirim 25 Juta Makser Gratis: Gedung Putih: Target 1.300 Pusat Kesehatan dan 60.000 Dapur Umum
Retno dalam kesempatan itu meminta agar semua pihak dapat menahan diri agar tidak terjadi bentrokan yang berujung pertumpahan darah.
"Keselamatan dan kesejahteraan rakyat (Myanmar) menjadi prioritas nomor satu, oleh karena itu kita meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan, untuk menghindari terjadinya korban dan pertumpahan darah," kata Retno Marsudi seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Kamis, 25 Februari 2021.
Retno Marsudi juga menyampaikan pentingnya rekonsiliasi, dialog, membangun kepercayaan seluruh pihak untuk menciptakan kondisi yang kondusif.
Sebagai sesama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia menegaskan negara anggota termasuk Myanmar untuk menghormati prinsip yang tertuang dalam piagam ASEAN.
Baca Juga: Cek Fakta: Orang-Orang Muslim Burma Dikabarkan Ditangkap Aparat Militer Myanmar, Simak Faktanya
Pesan seperti komitmen pada hukum, pemerintahan yang berjalan baik, prinsip demokrasi, hingga pemerintahan yang konstitusional dikatakan Retno Marsudi perlu disampaikan secara lantang serta jelas.
"Pesan ini terus disampaikan secara lantang dan jelas," kata Retno Marsudi.
Selain itu untuk kondisi sekarang disampaikan juga oleh Retno Marsudi agar akses kunjungan kemanusiaan kepada tokoh politik Myanmar yang ditahan usai kudeta agar terbuka.
Sebelumnya kudeta Myanmar yang terjadi pada awal bulan Februari 2021 tersebut terjadi usai komisi pemilihan umum menolak tuduhan kecurangan dalam pemungutan suara yang dimenangi oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi pada pemilihan umum (Pemilu) November 2020 lalu.
Baca Juga: Cek Fakta: Pemilik e-KTP Dikabarkan Berhak Dapat BLT Rp600 Ribu, Simak Faktanya
Terjadi kudeta membuat para tokoh politik seperti Aung San Suu Kyi serta sejumlah tokoh politik lainnya di Myanmar ditahan oleh pihak militer Myanmar.
Kabar terbaru menyebutkan bahwa junta siap menjanjikan dilakukannya Pemilu ulang, namun hingga kini belum diketahui secara pasti jadwal terbarunya.
Tindakan terhadap kudeta dan penahanan terhadap sejumlah tokoh politik, kemudian membuat gelombang protes masyarakat Myanmar terpicu.
Protes massal dilaporkan terjadi hampir setiap hari selama tiga minggu disertai pemogokkan dari banyak pegawai di pemerintahan Myanmar.
Baca Juga: Posko Pengungsian Tanggul Jebol Citarum Mulai Ditinggalkan, Kapolres Metro Bekasi Ungkap Penyebabnya
Unjuk rasa dari rakyat Myanmar tidak berjalan mulus, militer dilaporkan sempat menggunakan kekerasan dalam merespons rakyat sehingga dilaporkan membuat jatuhnya korban jiwa.***