Dirut Sarana Jaya Jadi Tersangka Korupsi, Pemprov DKI Jakarta Jamin Program Rumah DP 0 Rupiah Tetap Berjalan

PR BEKASI - Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Riyadi menegaskan bahwa bahwa Program Rumah DP 0 Rupiah akan tetap terus berlanjut, meski Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan jadi tersangka dalam kasus pengadaan lahannya.

Riyadi mengatakan bahwa Program Rumah DP 0 Rupiah akan terus berlanjut, karena program tersebut tidak tergantung orang per orang di Sarana Jaya.

"Masih tetap lanjut, gak ada masalah, program itu tidak tergantung orang per orang di situ," kata Riyadi, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Selasa, 9 Maret 2021.

Baca Juga: Soal Korupsi Program Rumah DP 0 Rupiah, Faldo Maldini: Kami Yakin yang Terlibat Bukan Pemain Kacangan

Baca Juga: Eks Kader Demokrat Menyesal Ikut KLB karena Iming-iming Uang Rp100 Juta: Nyatanya Kita Cuma Terima Rp10 Juta

Baca Juga: Bersedia Maafkan Moeldoko, AHY: Sebagai Mantan Prajurit dan Beliau Mantan Panglima, Saya Tetap Hormat

Riyadi juga menjamin, meski ada kasus hukum di Sarana Jaya, tidak lantas menghentikan sejumlah program yang sudah berjalan.

Salah satunya program pembangunan rumah susun hak milik (Rusunami) di Cilangkap, Jakarta Timur yang masuk dalam proses konstruksi, sampai rencana pengadaan lahan lagi pada 2021 ini.

"Pengadaan lahan belum dilanjutkan karena PMD (penyertaan modal daerah) juga belum (cair). Tapi yang pasti program DP Rp0 akan tetap jalan dan dipastikan tidak terganggu," kata Riyadi.

Baca Juga: Soal Kasus Mafia Tanah di DKI Jakarta, Ariza Patria: Sudah Terjadi Sejak Lama dan Ini Bukan Pekerjaan Mudah

Hal senada juga disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko yang menyebut bahwa Program Rumah DP 0 Rupiah akan tetap dilanjutkan, seperti yang dilakukan di Cilangkap, Jakarta Timur.

Selain itu, Sarjoko juga menyebut pihaknya tengah mengupayakan kolaborasi dengan pengembang swasta yang memiliki hunian stok siap pakai yang sesuai dengan kriteria DP Rp0, untuk dipasarkan dengan skema Program Rumah DP 0 Rupiah.

"DP Rp0 tetap berjalan, kan di Cilangkap yang targetnya 860 unit. Ini juga lokasi yang berbeda dengan yang berkembang di media," ujar Sarjono.

Baca Juga: Nazaruddin Bagikan Uang Rp5 Juta ke Semua Peserta KLB, Ossy Dermawan: Uangnya Masih Banyak, dari Mana?

Sebelumnya, KPK melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.

Dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga ada penggelembungan, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi, yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.

Dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga anti rasuah itu telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka.

Mereka adalah Yoory Corneles Pinontoan selaku Dirut Sarana Jaya, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Selain itu, penyidik juga menetapkan PT Adonara Propertindo selaku penjual tanah.

Baca Juga: Heran Lihat AHY Grasah-grusuh Datangi Kemenkumham, Razman Arif: Ngapain? Harusnya Kan Kami yang Datang

Diketahui, indikasi kerugian negara sebesar Rp100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp5,2 juta per meter persegi, dengan total pembelian Rp217.989.200.000.

Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun.

Atas perbuatannya, para tersangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.***