PR BEKASI – Pemerintah secara resmi telaş mengumumkan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.
PPKM Jawa-Bali terhitung berlaku sejak 3 Juli hingga Juli 2021.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali setelah mempertimbangkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah.
“Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis, 1 Juli 2021.
Jokowi menjelaskan bahwa PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat lebih ketat daripada sebelumnya.
"Secara terperinci, bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) untuk menerangkan sejelas-jelasnya, secara detail mengenai pembatasan ini," kata Jokowi.
Kebijakan PPKM Darurat itu mendapatkan sorotan dari mantan angola Ombudsman RI Alvin Lie.
Pasalnya dari sekian pembatasan yang dilakukan pemerintah hanya membatasi lalu linta orang secara domestik.
Sementara gerbang perbatasan tidak pernah ditutup hingga saat ini.
Hal tersebut yang menjadi pertanyaan dari Alvin Lie.
“Mengapa sampai dengan detik ini Pemerintah tidak berani menutup gerbang Penumpang Internasional?” kata Alvin Lie sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @Alvinlie21, Jumat, 2 Juli 2021.
Menurut Alvin Lie penyebaran Covid-19 bermula dari negara lain kemudian menyebar karena mobilitas domestik.
“Varian Covid-19 berasal dari negara lain. Kemudian meluas karena mobilitas domestik,” ucap Alvin Lie.
“Percuma batasi mobilitas domestik jika gerbang Internasional terus dibuka @jokowi, @BudiGSadikin, @Menlu_RI,” tutur Alvin Lie.
Diberitakan sebelumnya, Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini di luar prakiraan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Menko Luhut usai ditunjuk Presiden Jokowi sebagai koordinator Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Baca Juga: Ancaman Luhut ke Kepala Daerah Soal PPKM Darurat: Teguran Hingga Pemberhentian dari Jabatan
“Jujur kami tidak memprediksi setelah Juni tahun ini terjadi lonjakan lagi. Itu yang kami ketahui, banyak ketidaktahuan kita mengenai covid,” ujar Menko Luhut dalam keterangannya, Kamis, 1 Juni 2021.
Selama PPKM Darurat, Jokowi menginstruksikan Luhut untuk memprioritaskan masyarakat menengah ke bawah dalam penanganan pandemi ini.
Menko Luhut pun telah menggelar rapat bersama kementerian terkait untuk kembali menggulirkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
"Kami sudah rapat mengenai bansos. Kami sepakat bansos akan digulirkan lagi," ujar Menko Luhut.***