Network
Karena, Pilkada Serentak 2020 ini akan sangat menentukan nasib masyarakat di daerah.
"Pilih calon kepala daerah yang tidak pernah mengiming-imingi politik uang," ujar Febri Diansyah.
Dia menjelaskan, dari data di situs resmi KPK, per 1 Juni 2020 terdapat 21 Gubernur, dan 122 Bupati, Wali Kota dan wakil kepala daerah yang terjerat korupsi oleh KPK.
Baca Juga: Dituding Jadi Dalang Terbunuhnya Ilmuwan Bom Nuklir Iran, Israel Perketat Keamanan Kedubesnya
"Kita semua tentu berharap agar masyarakat tidak menjadi korban kembali jika ada calon kepala daerah bermasalah atau diduga terlibat dalam kasus korupsi. Karena itu, sangat penting bagi masyarakat sebagai pemilih untuk menentukan nasibnya lima tahun ke depan," tutur Febri Diansyah.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta mengatakan, Pilkada merupakan bagian dari koreksi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk upaya pemberantasan korupsi.
Menurutnya, Pilkada Serentak 2020 masih menyisakan permasalahan serius dalam konteks pemberantasan korupsi, lantaran masih ada pasangan cakada yang tersandera kasus hukum di KPK.
Baca Juga: Dinilai Lakukan Intervensi terhadap Rizieq, MER-C Minta Wali Kota Bogor Belajar Etika Kedokteran
"Upaya pencegahan korupsi yang berlangsung tidak sebentar menyebabkan politisi yang tersandera kasus korupsi maupun gratifikasi dapat mencalonkan diri," kata Kaka Suminta.
Selain itu, penyebab lainnya yakni format hukum yang mewajibkan lembaga penyelenggara pemilu wajib menghormati proses hukum terhadap politisi yang tersandera kasus di KPK, sebelum dijatuhi vonis bersalah oleh pengadilan.
