Network
PR BEKASI - Pemerintah seperti ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan akan melakukan pengetatan aktivitas untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 terkait dengan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Hal itu disampaikannya pada Rabu, 15 Desember lalu yang mengatakan bahwa pengetatan tersebut bukanlah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), melainkan membuat aturan seperti pelarangan perayaan tahun baru hingga pembatasan jam operasional.
Munculnya kabar pengetatan tersebut mendapat dukungan dari pengamat politik Rocky Gerung yang menyatakan bahwa langkah tersebut adalah sesuai dengan apa yang diinginkannya.
Baca Juga: Selain Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru, Luhut Minta Wajibkan Rapid Test Antigen
"Saya kira bagus, pada akhirnya pemerintah melalui Pak Luhut menyadari tentang kedaruratan ini. Jadi saya akan tunduk pada perintah itu. karena itu yang kita inginkan, dari tujuh bulan lalu, itu yang kita inginkan di Jakarta," kata Rocky.
Ia mengatakan bahwa pengetatan ini, merupakan apa yang pernah diharapkannya terjadi, seperti penggunaan karantina Jakarta, demi tujuan menyelesaikan masalah yang ada.
"Ini memang darurat, kedaruratan yang sebetulnya sudah diprediksi oleh seluruh epidemiologis jakarta, indonesia bahkan dunia. bahwa indonesia ini akan jadi pusat perkembangbiakan COVID-19," katanya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Minta Pendukung HRS Tak Datangi Polres: Yakin Saja Hukum yang Akan Menentukan
Sebab itu mengaku bahwa kebijakan pemerintah yang dikatakan oleh Luhut merupakan langkah yang harus diikuti sepenuhnya.
"Dan itu yang diperlihatkan di dalam data statistik hari-hari ini. Jadi perintah dari Pak Luhut itu harus diikuti 110 persen itu." ucap Rocky seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Rabu, 16 Desember 2020.
Seperti diketahui, Luhut dalam penjelasannya mengatakan pengetatan masyarakat akan meliputi WFH (Work From Home) 75 persen, pelarangan perayaan tahun baru di seluruh provinsi, pembatasan jam operasional mal, restoran, tempat hiburan di Jabodetabek sampai pukul 19.00 WIB.
Baca Juga: Viral! Etnis Rohingya Disiksa di Kapal Penyelundup, sang Perekam: Mereka Memukuli Kami Tanpa Ampun
Namun untuk zona merah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa TImur jam operasional akan sampai pukul 20.00 WIB.
Bentuk pengetatan lainnya yang disebutkan oleh Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu juga diterapkan pada tempat wisata dan rest area (tempat istirahat).
Bentuk aturan lain yang sempat disinggung oleh Luhut adalah berupa kewajiban dalam tes rapid antigen H-2 sebelum keberangkatan. Tes rapid antigen ini menurutnya penting, sebab dianggap memiliki sensitivitas lebih baik jika dibandingkan dengan tes antibodi.
Baca Juga: Ridwa Kamil Penuhi Panggilan Polda Jawa Barat Terkait Kasus Kerumunan di Megamendung
Namun untuk mekanisme atau prosedur lanjutannya, akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, dan Menteri Perhubungan terkait rapid test antigen sebagai syarat perjalanan ini dapat diselesaikan.***
