Network
Rocky Gerung pun menilai, jika sebuah maklumat berisi larangan bahkan ancaman, itu jelas bukan maklumat namanya.
"Jadi maklumat yang menakut-nakuti, itu bukan maklumat namanya. Itu artinya posisi tinggi dari seorang pejabat dipamerkan untuk menekan yang di bawah. Itu bahaya, apalagi kalau mengatur pers. Watak pers gak bisa diatur oleh maklumat. Dari segi itu kelihatan ada arogansi dalam maklumat itu," tuturnya.
Baca Juga: Mensos Risma Blusukan ke Kolong Tol, Fadli Zon: Pekerjaan Kepala Dinsos DKI Diambil Alih Mensos DKI
Rocky Gerung pun lantas mempertanyakan, bagaimana mungkin FPI belum diadili, tapi sudah dikeluarkan maklumat yang berisi sejumlah larangan.
"Bagaimana mungkin FPI belum diadili, tapi sudah dilarang. Itu salah. Itu berarti, nanti sepanjang peradaban, itu tercela menggunakan istilah FPI," ujar Rocky Gerung.
Selain itu, Rocky Gerung juga khawatir nantinya justru akan timbul larangan penggunaan huruf F, P, I karena diduga sebagai upaya untuk menghidupkan kembali FPI.
Baca Juga: Lidi Brugman Bantah Tuduhan Zina dengan Unggah Foto Pernikahan, Lucky Perdana Beri Pesan Menyentuh
"Lucunya rezim ini berupaya memberi perintah supaya semua kalimat dalam bahasa Indonesia tidak boleh ada huruf F, P, I. Kira-kira begitu kan?," ujar Rocky Gerung.
Oleh karena itu, Rocky Gerung mengimbau, seharusnya Menko Polhukam Mahfud MD memberi teguran kepada Kapolri bahwa apa yang dilakukan Kapolri itu keliru.
"Harusnya Mahfud MD tegur kapolri, kan dia Menko Polhukam yang membawahi soal-soal keamanan. Jadi dia harus katakan ke Kapolri bahwa itu keliru, mengeluarkan maklumat yang melampaui kewenangannya," kata Rocky Gerung.
