Network
Fadli menilai, Maklumat tersebut hanya akan memperburuk citra Polri dan penghambat demokrasi serta penegakan HAM.
"Maklumat ini hanya akan memperburuk citra Polri dan bisa dianggap sebagai penghambat demokrasi dan penegakkan HAM. Memang seharusnya dicabut," kata Fadli Zon.
Maklumat ini hanya akan memperburuk citra Polri n bisa dianggap sbg penghambat demokrasi n penegakkan HAM. Memang seharusnya dicabut.
Komunitas Pers Minta Kapolri Cabut Pasal 2d Maklumat soal FPI https://t.co/CnvM2hvUSy— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) January 2, 2021
Baca Juga: Kedelai Alami Kenaikan Harga, Sejumlah Pengrajin Tahu dan Tempe di Jabodetabek Mogok Produksi
Sebagaimana diketahui, keputusan untuk membubarkan dan melarang organisasi masyarakat FPI diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Pengumuman itu disampaikan Mahfud MD melalui keterangan pers dalam kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Rabu, 30 Desember 2020.
"Bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping, provokasi dan sebagainya," tutur Mahfud MD.
Baca Juga: Gubernurnya Positif Covid-19, Tim Satgas Penanganan Covid-19 Jatim Lakukan Tracing
Pelarangan dan pembubaran FPI tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.***
