Network
PR BEKASI - Ketua Umum Partai Ummat Amien Rais mengatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami malaise politik atau malapetaka demokrasi.
Hal tersebut Amien Rais kaitkan dengan adanya pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI). Ia menilai, itu merupakan langkah politik yang menghabisi demokrasi di Indonesia.
Selain itu, Amien Rais memberikan wanti-wanti kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menceritakan kembali kisah Firaun.
Baca Juga: Tegaskan Formasi CPNS Guru Akan Tetap Ada, Nadiem Makarim: Kami Terus Berupaya Perjelas Status Guru
Dia mengatakan bahawa ketika Firaun mengganas di Mesir dan disebutnya sebagai sikap yang biadab, ada seorang beriman yang mengingat kan Firaun dan konco-konconya.
Menaggapi pernyataan Amien Rais, anggota Fraksi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) DPR RI Maman Imanulhaq menilai, pendapat Amien Rais yang menuding pemerintah menghabisi demokrasi di Indonesia dengan melarang aktivitas Front Pembela Islam (FPI) dinilai tidak tepat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah membubarkan FPI dengan dasar kuat dan sesuai dengan
undang-undang.
Baca Juga: Masyarakat Tak Usah Ragu, Hasil Evaluasi Pengawasan BPOM Sebut Vaksin Sinovac Aman bagi Manusia
"Pendapat Amien Rais itu merupakan alternatif pandangan yang spekulatif dan tidak terlalu tepat," kata Maman Imanulhaq, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara, Selasa, 4 Januari 2021.
Maman menjelaskan bahwa demokrasi menjamin hak-hak sipil dan politik. Akan tetapi harus pula belajar dari pengalaman banyak negara, terutama di Timur Tengah.
Pembiaran tumbuhnya politik identitas yang dibarengi dengan kepemimpinan kerumunan yang agitatif akan berujung pada kekerasan dan perang.
Baca Juga: Chacha Sherly Embuskan Napas Terakhir, Sederet Pedangdut Ini Ungkap Kenangan Manis Bersama Alharhum
"Kalau sudah begitu, eksistensi negara dapat terancam," ucapnya.
Menurut Maman bahwa kepemimpinan berbasis kerumunan identitas berbahaya karena sering menumbuhkan massa yang emosional.
"Massa akan dengan mudah digiring untuk melakukan tindak kekerasan," ujar Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB itu.
Baca Juga: Komisi XI DPR: Pemerintah Belum Memiliki Strategi yang Komprehensif dalam Penyediaan Vaksin
Selain Maman, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo juga menanggapi pernyataan Amien Rais, dia mengemukakan bahwa perbedaan pendapat bagian dari bunga-bunga demokrasi.
Menurutnya, dalam negara demokrasi, kata dia, perbedaan sebagai sebuah penyeimbang. Namun, bukan berarti perbedaaan tidak ada batasnya.
"Perbedaan dalam demokrasi Pancasila bukan bebas nilai, melainkan terikat nilai. Nilai pertama adalah Pancasila, budaya ketimuran, agama, dan sudah pasti adalah konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang telah mengatur demokrasi kita," katanya.
Baca Juga: Sampaikan Duka Cita Mendalam, Menkes Budi Ingatkan Masyarakat Jangan Bosan Terapkan Prokes 3M
Rahmad menegaskan, bila nilai-nilai itu ditabrak dan diingkari, dampak dan risikonya terlalu mahal buat NKRI.
Dia mengingatkan bahwa negara diberikan ruang dan wewenang hukum untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan NKRI berdasarkan konstitusi.
Terkait itu, Rahmad mengajak semua pihak untuk berpikir positif menyikapi kebijakan pembubaran FPI demi kesatuan NKRI.***
