Network
"Jadi presiden dalam status dikendalikan, yang dalangnya itu ada di semua institusi. Jadi sistem hukum kita dikepung, dikendalikan, dan diarahkan oleh kekuatan di luar struktur resmi, kan ini yang berbahaya bagi bangsa ini," sambungnya.
Rocky Gerung menduga, keputusan presiden mencabut kebijakan investasi miras hanya untuk menyogok pikiran NU dan Muhammadiyah.
Baca Juga: Viral Video Penembakan Dirinya, Gus Idris: Itu Murni Serangan Sihir, Pelakunya Bukan Manusia
"Kalau presiden sekadar jadi juru tulis dari kekuatan-kekuatan besar itu. Sekarang sebagian orang masih ragu presiden mau cabut. Jangan-jangan ini hanya akal-akalan karena mau nyogok pikiran NU dan Muhammadiyah. Ini sedang berlangsung di kepala rakyat bahwa Pak Presiden mau nyogok," tambah Rocky Gerung.
Rocky Gerung lantas membandingkan antara Omnibus Law dengan Perpres yang mengatur soal investasi miras.
"Perpres soal miras itu intinya sama dengan Omnibus Law. Bahkan lebih berbahaya Omnibus Law. Perpres miras bisa dibatalkan dalam 2-3 jam. Nah, Omnibus Law yang menjadi induknya. Kalau gak ada Omnibus Law, gak ada Perpres miras," ujar Rocky Gerung.
Baca Juga: Divonis Sakit oleh Dokter Amerika, Nia Ramadhani Alami Penglihatan Kabur dan Lambat Berpikir
Oleh karena itu, Rocky Gerung menyimpulkan bahwa yang seharusnya dicabut adalah akar masalahnya, yaitu Omnibus Law.
"Kita harus baca secara terbalik bahwa Omnibus Law dibuat sedemikian rupa untuk menghasilkan Perpres-perpres yang bermasalah. Jadi, akar itu harus dicabut, baru kita percaya bahwa tidak ada lagi persoalan dengan Omnibus Law," tutur Rocky Gerung.***
