Network
Wow
—
Tito Sebut Jokowi yang Tunjuk Pj Gubernur 2022 dan 2023 https://t.co/lYRY424pA8— ???????????? ℍ???????????????????????? (???? ???? ????) (@YanHarahap) March 16, 2021
Sebelumnya, salah satu partai yang menolak pilkada digelar secara serentak pada 2024 adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS secara tegas menolak jika pilkada 2022 dan 2023 akhirnya digelar serentak pada 2024 bersamaan dengan pemilu nasional.
Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi lantas mempertanyakan dasar argumen pemerintah, dalam hal ini Mendagri Tito Karnavian, untuk tidak menggelar Pilkada 2022 dan 2023.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Tidak Larang Mudik Lebaran 2021, Berikut 7 Kebijakan yang Diambil
Pemerintah menyatakan Pilkada tak perlu dilakukan di 2022 dan 2023 karena menyangkut anggaran yang bisa dimaksimalkan untuk penanganan Covid-19.
Menurutnya, hal ini bertentangan dengan pelaksanaan Pilkada 2020 silam.
"Justru itu kita menggunakan argumennya Mendagri Tito ketika kenapa men-justify pilkada 2020 tetap dijalankan," ujar Nabil dalam diskusi Polemik Trijaya FM 'Implikasi Batalnya Revisi UU Pemilu', Sabtu, 13 Maret 2021.
Nabil juga menegaskan jika pemerintah berargumen hal ini adalah soal angggaran penanganan pandemi maka bisa diambil sesuai instrumen belanja negara yang bersumber dari APBN dan APBD.
"Tapi kenapa argumen itu tidak digunakan ketika pembahasan ini," tanya Nabil.
Baca Juga: Marah Tindakan Moeldoko Tak Cerminkan Kualitas Prajurit TNI, Gatot Nurmantyo Ajak Beristigfar
