Network
PR BEKASI - Presiden RI Joko Widodo menekankan praktik-praktik keagamaan yang eksklusif dan tertutup harus dihindari karena tidak sesuai dengan bhinneka tunggal ika.
Hal itu disampaikan Presiden dalam arahannya pada peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2021, melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 7 April 2021.
Presiden menuturkan bahwa praktik seperti itu tidak sesuai dengan bhineka tunggal ika dan akan merusak sendi kebangsaan
"Sikap tertutup, sikap eksklusif adalah sikap yang tidak sesuai dengan bhinneka tunggal ika. Sikap tertutup akan merusak sendi kebangsaan kita. Praktik keagamaan eksklusif, tertutup, harus kita hindari," ujar Presiden, di Jakarta, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Sebut 99 Persen Anggaran Ibu Kota dari Swasta, Musni Umar: Ini Urusan Seluruh Rakyat Indonesia
Baca Juga: Singgung Masalah HAM, Media Papua Nugini Gembar-Gemborkan Kemerdekaan Papua Barat
Baca Juga: Persidangan Lanjut Bulan Ramadhan, Kuasa Hukum Minta Hak Orang Berpuasa bagi HRS Dipenuhi
Presiden menegaskan praktik keagamaan tertutup akan memicu penolakan dan menimbulkan pertentangan.
Oleh karena itu Presiden mengajak jajaran pimpinan, keluarga besar LDII untuk selalu menyuarakan dan meningkatkan toleransi dalam kehidupan sosial keagamaan.
Presiden juga menyampaikan agar masyarakat memiliki sikap terbuka serta bergotong-royong dalam sebuah perbedaan.
"Untuk selalu melaksanakan sikap terbuka terhadap perbedaan-perbedaan untuk bergaul, bergotong-royong bersama dalam perbedaan, termasuk perbedaan pandangan keagamaan," ujar Presiden.
Kepala Negara menekankan pemerintah berkomitmen dan akan terus berupaya mendorong moderasi beragama. Sikap-sikap tidak toleran.
terlebih toleran itu disertai kekerasan fisik maupun verbal harus hilang dari bumi pertiwi.
"Sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di negeri yang kita cintai," ungkapnya
Saat ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong moderasi beragama di Indonesia.
Saat menghadiri peresmian LDII, Presiden juga mengatakan organisasi keagamaan harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat beragam.***
