Network
Rachland Nashidik mengatakan, semua rakyat Indonesia berkabung atas gugurnya Kabinda Papua Brigjen I Gusti Putu Danny Nugraha Karya dalam penyergapan di Beoga oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pada Minggu, 25 April 2021.
"Tapi Ketua MPR wajib menjaga lisan, jangan menghasut negara melakukan kekerasan, apalagi secara membuta," ujar Rachland Nashidik.
Rachland Nashidik menilai, pengerahan operasi militer di Papua, apalagi dalam skala yang diminta Bambang Soesatyo, niscaya akan mengundang dan mengembalikan perhatian dunia pada Papua.
"Padahal, 'internasionalisasi masalah Papua', atau persisnya mengembalikan Papua ke dalam agenda PBB, tidak diinginkan Indonesia," kata Rachland Nashidik.
Lebih lanjut, Rachland Nashidik menilai, membicarakan soal HAM belakangan setelah operasi militer atau operasi keamanan, seperti yang dianjurkan Bambang Soesatyo, akan membuat para penyidik di kantor International Criminal Court di Den Haag menggeser teropongnya dari Papua ke Jakarta.
"Serius mau begitu?," ujar Rachland Nashidik.
Rachland Nashidik menjelaskan, persoalan HAM tidak boleh dibicarakan belakangan, tapi justru harus diprioritaskan di depan, digunakan sebagai panduan dalam ikhtiar mencari keputusan politik yang benar.
"Ketua MPR ada di deretan depan pimpinan negara yang harusnya selalu ingat dan mengingatkan itu pada Presiden," kata Rachland Nashidik.
