Kapitra Ampera pun merasa heran, kenapa 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK itu bersikeras harus bertahan di KPK, apakah karena mereka punya tujuan tertentu.
"Yang saya heran, kenapa orang-orang yang merasa hebat ini harus bertahan? Apa kepentingan di KPK? Apa mau membangun suatu empire di KPK? Sehingga dia tidak tersentuh oleh apa pun atau berlindung dalam pendapatan yang besar di KPK," ujar Kapitra Ampera.
"Sehingga tidak ada kesetiaan, padahal kesetiaan kepada pemerintah, undang-undang, Pancasila, itu menjadi hal yang prioritas," sambungnya.
Kapitra Ampera pun menyesalkan kenapa persoalan pegawai KPK beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih terus diributkan.
Padahal menurutnya, meski pegawai KPK menjadi ASN, bukan berarti KPK menjadi lemah terhadap pemberantasan korupsi.
"Nah, kita lihat kondisi seperti sekarang ini, ribut persoalan sepele gini. Banyak sekali orang yang tidak lulus tes untuk pegawai negeri, tidak ada pengaruhnya. Jadi kalau mereka berubah menjadi ASN, itu tidak akan menggoyahkan KPK, tidak akan merontokkan KPK," kata Kapitra Ampera.
Kapitra Ampera lantas mengatakan bahwa seharusnya semua pihak mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah memberikan solusi dalam menanggapi polemik 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK tersebut, bukan malah menyerang pimpinan KPK.
"Contohnya, sekarang presiden yang selama ini dituduh anti-KPK, tidak mendukung penegakan hukum korupsi, ternyata presiden yang memberikan solusi," ucapnya.