Network
PR BEKASI - Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah mengatakan bahwa peluang kerja sebagai perawat (nurse) dan caregiver bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Belanda terbuka luas.
Menurutnya, saat ini Belanda membutuhkan perawat dalam jumlah besar karena meningkatnya penduduk usia tua.
"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specied skilled workers asal Indonesia pada sektor kesehatan," katanya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara pada Sabtu, 26 Juni 2021.
Baca Juga: Disnaker Kabupaten Bekasi Beberkan Peluang Tenaga Kerja di Sektor TIK
Indonesia sebelumnya telah melakukan pertemuan bilateral denagn Belanda untuk membahas kerja sama di bidang ketenagakerjaan di sela-sela pertemuan G20.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Sekjen Kemenaker, Anwar Sanusi.
Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister of Social Affairs and Employment, Wouter Koolmees.
Baca Juga: Siapkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Pemkab Bekasi: Satu-satunya BLK Terlengkap
Pembahasan lain dalam pertemuan tersebut untuk mengevaluasi dan memperpanjang MoU (memorandum of understanding) terkait perlindungan sosial tenaga kerja.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan lainnya, M Reza Hafiz Akbar menyatakan terkait dengan Presidensi Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada 2022.
Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan presidensi di tahun depan.
Baca Juga: Disebut Bisa Atasi Masalah Ekonomi di Jateng, Kadin: Tenaga Kerja di Sini Baik dan Tidak Neko-neko
Pemerintah Belanda memberikan dukungannya, khususnya terhadap dua isu yaitu penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan pasar tenaga kerja yang inklusif menuju perubahan dunia kerja (sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work).
Hal itu untuk mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial.
"Isu kedua terkait dengan 'human capacity development for sustainable growth of productivity' (pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan)," katanya.
Baca Juga: RUU Cipta Kerja Dinilai Pro Tenaga Kerja Asing, F-PKS: Ini Ancaman terhadap Kedaulatan Negara!
"Di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," sambungnya.
Dalam pertemuan itu, dibahas juga isu terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang menjadi salah satu isu prioritas Indonesia.
ingga 2021 Kementerian Ketenagakerjaan telah mendirikan 2.127 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas guna peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Baca Juga: Ribuan Orang Tua di Belanda Tuntut TikTok Beri Uang Kompensasi, Anggap Berbahaya bagi Anak-Anak
Ia menambahkan Pemerintah Belanda akan mendukung program tersebut sehingga dapat menjadi solusi dalam pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial.
"Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud." ucap Hafiz Akbar.***
